Sri Mulyani Tak Khawatir Meski Defisit APBN Melonjak Jadi Rp 104 T per Maret
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak khawatir dengan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang mencatatkan defisit Rp 104,2 triliun pada Maret 2025. Defisit tersebut bengkak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan posisi Februari 2025 sebesar Rp 31,2 triliun
“Defisit 0,43% terhadap PDB atau Rp 104,2 triliun ini bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).
Defisit APBN ini berasal dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 516,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 620,3 triliun. Realisasi pendapatan negara mencapai 17,2% dari target tahun ini, sedangkan belanja negara mencapai 17,1%.
Meski defisit APBN melebar dibandingkan bulan lalu, bendahara negara ini tidak khawatir. Ia beralasan, keseimbangan primer masih mampu memberikan surplus Rp 17,5 triliun. APBN tahun ini juga didesain dengan target defisit keseimbangan primer mencapai Rp 63,3 triliun.
“Jadi kalau ini, masih positif. Ini hal yang bagus karena memang didesainnya adalah defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun,” kata Sri Mulyani.
Ia menegaskan, defisit keseimbangan primer ini dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu juga untuk akselerasi program-program pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perempuan yang kerap disapa Ani ini mengatakan, target defisit APBN 2025 dirancang mencapai Rp 616,2 triliun. “Ini yang sudah disepakati dengan DPR,” kata Sri Mulyani.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Sri Mulyani memerinci, pendapatan negara per maret 2025 ditopang oleh realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 400,1 triliun atau setara 16,1% target 2025. Pendapatan negara juga ditopang oleh penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp 115,9 triliun atau setara 22,6% dari target.
Adapun penerimaan perpajakan terdiri dari dari penerimaan pajak Rp 322,6 triliun dan penerimaan bea dan cukai Rp 77,5 triliun atau setara 25,7% dari target Rp 301,6 triliun.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat belanja negara yang kini mencapai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun. Angka ini setara 15,3% dari target Rp 2.701,4 triliun. Belanja negara ini juga berasal dari dana transfer ke daerah Rp 207,1 triliun atau 22,5% dari target Rp 919,9 triliun.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
