Ekonomi Papua Tengah Minus 25% pada Kuartal I, Jeblok Gara-gara Freeport?

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Papua tengah minus 25,53% secara tahunan pada kuartal I 2025, berbanding terbalik dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2024 yang mencapai 28,27%. Ekonomi Papua Tengah anjlok akibat aktivitas sektor pertambangan yang terkontraksi hingga mencapai 32,82%. 

Berdasarkan catatan BPS, Papua Tengah menjadi provinsi dengan kinerja yang memberikan dampak paling buruk terhadap wilayah Maluku dan Papua yakni minus 8,19%. Ekonomi di wilayah ini terutama bersumber dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. 

"Pertambangan biji logam terkontraksi 11,83% akibat adanya pemeliharaan besar yang direncanakan pada tambang tembaga dan emas di Papua Tengah," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (6/5). 

Berdasarkan data BPS, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Papua Tengah mencapai 73%. Sektor konstruksi berkontribusi 6,5%, perdagangan 4,57%, pertanian, kehutanan, perikanan 4,45%, administrasi pemerintah 3,32%, dan sektor lainnya 7,76%. 

Selain pertambangan, seluruh sektor lapangan usaha di Papua Tengah masih tumbuh positif pada tiga bulan pertama tahun ini.

BPS mencatat, kontraksi pada pertambangan bijih dan logam menyebabkan sektor pertambangan secara keseluruhan menjadi satu-satunya sektor yang memiliki kinerja negatif pada kuartal I 20255, yakni sebesar 1,23%. Padahal, sektor pertambangan tumbuh mencapai 9,23% pada kuartal I 2024. 

Menurut catatan BPS, kinerja sektor pertambangan yang turun juga disebabkan oleh kontraksi pada pertambangan batu bara dan lignit yang mencapai 0,91% akibat penurunan permintaan pasar global. 

Kinerja Freeport Kuartal I 2025

Kondisi ekonomi Papua Tengah yang terkontraksi dalam tak lepas dari penurunan kinerja Freeport. Perusahaan raksasa tambang ini sempat tak dapat mengekspor konsentrat tembaga sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2025. 

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pada pertengahan Februari lalu mengatakan hanya 40%  dari total konsentrat tembaga yang diproduksi di tambang Papua dapat diolah atau diserap saat itu karena kebakaran yang terjadi pada fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga mereka di JIIPE Gresik, Jawa Timur. Pengolahannya berada di smelter perusahaan lainnya, yaitu PT Smelting, yang juga berada di Gresik.

Sedangkan sisanya, menurut dia, menjadi idle dan jumlahnya bisa mencapai 1,5 juta ton konsentrat yang tidak bisa diproses PT Smelting.

"Nilai (penerimaan negara) dengan harga sekarang itu berkurang mencapai US$ 4 miliar atau Rp 65 triliun,” kata Tony dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (19/2).

Dalam paparannya tertulis nilai Rp 65 triliun ini terdiri dari beberapa aspek, antara lain dividen US$ 1,7 miliar atau Rp 28 triliun, pajak US$ 1,6 miliar atau Rp 26 triliun, bea keluar ekspor US$ 0,4 miliar atau Rp 6,5 triliun , dan royalti US$ 0,3 miliar atau Rp 4,5 triliun.

Selain berdampak pada penerimaan negara, menurut Tony, konsentrat yang tidak terolah dan tidak bisa diekspor juga berdampak bagi pengurangan pendapatan daerah pada 2025 yang totalnya mencapai Rp 5,6 triliun.