Soal Diskon Listrik dan Tol, Bahlil Akui Tak Tahu dan Asosiasi Tak Dilibatkan

Pemberian berbagai insentif dalam paket stimulus ekonomi kuartal II 2025 belum sepenuhnya terkoordinasi antar kementerian dan pelaku usaha. Sejumlah pihak seperti PLN, Kementerian ESDM, hingga pengelola jalan tol mengaku belum mengetahui detail kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik 50% dan potongan tarif tol. "Stimulus disiapkan agar pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 dapat berada di kisaran 5%,” ujar Airlangga, Jumat (23/5).

Airlangga menjelaskan, rencana tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi yang ia pimpin langsung pada 23 Mei 2025. Namun, rapat tersebut tidak dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia maupun perwakilan PLN. Perwakilan operator jalan tol pun tidak terpantau hadir.

Sebaliknya, sejumlah kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah juga merancang insentif lain seperti subsidi upah, bantuan sosial dan pangan, serta diskon transportasi.

Airlangga menyatakan bahwa rencana stimulus ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan regulasi teknis dari masing-masing kementerian/lembaga dapat dirampungkan sebelum 5 Juni 2025.

Salah satu program utama dalam stimulus tersebut adalah diskon listrik 50% untuk periode Juni–Juli 2025. Berbeda dengan awal 2025 yang menyasar pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA, kali ini insentif hanya ditujukan bagi pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA, mencakup sekitar 79,3 juta rumah tangga.

Namun, Bahlil mengaku belum mengetahui detail rencana tersebut. “Kementerian kami belum pernah berbicara tentang itu, mungkin ada di tingkat tim sedang dibahas. Tapi saya sendiri belum mengetahui,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5).

Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan semacam ini seharusnya didahului dengan pembahasan lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan PLN.

“Kalau bicara subsidi, tidak terlepas dari komunikasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Setelah itu baru saya menyampaikan kepada PLN,” ujarnya.

Saat itu, ia langsung bertanya kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang juga berada di lokasi. Darmawan menjawab singkat, “Belum ada, Pak.”

Menteri BUMN Sudah Koordinasi dengan Airlangga

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru mengaku sudah berkoordinasi dengan Airlangga soal rencana diskon listrik tersebut.

Namun, PLN belum bisa menjalankan kebijakan tersebut karena belum menerima arahan resmi secara tertulis. "Iya, tunggu suratnya dari beliau (Airlangga)," ujar Erick di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5).

Ia menegaskan bahwa komunikasi sudah dilakukan, namun masih menunggu tindak lanjut administratif agar implementasi bisa berjalan.  "Ini sudah (dibahas), ada beberapa inisiasi yang Pak Menko juga dorong. Kami lagi tunggu," ujarnya.

Pengelola Tol Pertanyakan Rencana Diskon Tarif

Pemerintah juga merencanakan diskon tarif tol pada Juni–Juli 2025 dengan target 110 juta pengguna. Namun, rencana ini juga belum dikomunikasikan dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono menyatakan pihaknya belum menerima penjelasan resmi terkait dasar kebijakan diskon tarif tol tersebut. Ia menilai, potensi kepadatan lalu lintas pada masa libur sekolah tidak sebanding dengan saat lebaran.

"Masa libur sekolah cukup panjang, jadi seharusnya tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti saat lebaran 2025 yang liburnya terbatas. Saya perlu klarifikasi ke pemerintah soal motif dan latar belakang kebijakan diskon ini,” ujar Kris di Gedung DPR, Senin (26/5).

Kris menambahkan bahwa ATI akan meminta penjelasan langsung kepada Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dalam pertemuan pada Selasa (27/5). “Pemberian diskon tarif tol seharusnya mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan,” ujarnya.

Diskon Tarif Tol Masih Dibahas dengan BUJT

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mulai membahas rencana pemberian diskon tarif tol untuk periode Juni–Juli 2025 bersama BUJT. Diskusi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Menko Perekonomian dalam rapat koordinasi stimulus ekonomi.

"Kita mulai diskusi dengan para BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat lebaran. Terkait waktu pemberian diskon dan ruas yang memberikan diskon, kami sampaikan pada kesempatan yang berbeda," ujar Dody di Jakarta, Senin (26/5).

Kementerian PU akan mengumpulkan semua BUJT untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol tersebut di beberapa ruas.

Dody menyampaikan bahwa keputusan pemberian diskon tarif tol memang harus dibahas dengan para BUJT karena hal tersebut dapat memengaruhi pendapatan BUJT sebagai investor sekaligus pengelola jalan tol.

Selain itu juga perlu dibahas apakah nantinya akan terdapat tambahan kompensasi dari pemerintah kepada BUJT terkait kebijakan pemberian diskon tarif tol.

"Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi untuk memberikan insentif dari semua kementerian/lembaga negara (K/L) terkait agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga tinggi," kata Dody.