Indef Ingatkan Risiko Fiskal di Balik Program Makan Bergizi Gratis

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti potensi pembengkakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bisa mengancam keberlanjutan fiskal. Saat perencanaan awal pada 2006, program ini diproyeksikan bisa menyedot anggaran hingga Rp 400 triliun per tahun.

“Ini tentu sangat membahayakan kesinambungan fiskal kita, di mana kita masih banyak butuh membayar utang, tidak hanya pokoknya, tapi juga bunganya,” ujar Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha dalam diskusi Indef, Rabu (28/5).

Pada tahap awal pelaksanaan tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 70 triliun untuk program MBG pada 2025. Dana ini sepenuhnya berasal dari APBN dan ditujukan untuk 9,4 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto berencana memperluas cakupan program menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Menurut Izzudin, perluasan ini berpotensi membuat kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp 400 triliun per tahun, yang berarti hampir 10% dari total APBN 2025.

“Hanya untuk satu program sudah memakan hampir 10% APBN kita," katanya.

Belum lagi jika ditambah dengan program-program pemerintah lainnya. Dia menilai perluasan ini dapat mengganggu keseimbangan dan keberlanjutan fiskal negara dalam jangka pendek maupun panjang.

Kemenkeu Siapkan Tambahan Rp 100 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan tambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk mendukung target 82,9 juta penerima manfaat dan operasional 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada kuartal IV 2025.

“Di APBN kami tetap menyiapkan untuk kebutuhan tambahan anggaran, yaitu Rp 100 triliun jika memang akan ada 82,9 juta penerima makan bergizi gratis,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Mei 2025, Jumat (23/5).

Ia juga menyampaikan bahwa realisasi program terus meningkat. Pada Maret 2025, program menjangkau sekitar 2.742 penerima dengan anggaran Rp 1,05 triliun, dan pada April meningkat menjadi 3.265 penerima dengan anggaran Rp 2,37 triliun.

“Tentu kita berharap 82,9 juta penerima akan segera menerima manfaat pada kuartal IV 2025. Tapi itu tergantung pada bulan berapa dimulainya. Kita tetap siapkan APBN untuk memenuhinya,” kata Suahasil.

BGN Ajukan Tambahan Rp 50 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun agar target 82,9 juta penerima bisa tercapai hingga Desember 2025. Saat ini, alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp 71 triliun diperkirakan hanya mencukupi hingga Oktober atau November.

Namun, anggaran tersebut diperkirakan akan habis pada Oktober atau November 2025. Untuk mencukupi hingga Desember, total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 116 triliun.

“Jika mengikuti mekanisme yang kami rencanakan, MBG akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta orang,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5).