Sederet Jurus RI Lobi Tarif Trump: Impor Migas AS hingga Beli Pesawat Boeing

Indonesia masih terus berupaya bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait rencana tarif balasan sebesar 32% terhadap produk ekspor RI. Tenggat waktu penundaan tarif ini semakin dekat, yaitu pada 9 Juli 2025.

Situasi makin rumit setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 10% kepada negara-negara BRICS. Indonesia bergabung dengan BRICS sejak 6 Januari 2025. Sehingga ancaman Trump membuat posisi Indonesia makin sulit dalam proses negosiasi.

Selama ini, pemerintah Indonesia berupaya melobi Amerika. Berikut beberapa deret jurus pemerintah agar Trump memberikan kelonggaran tarif:

Borong Produk AS

Pemerintah Indonesia menyatakan akan memborong komoditas dari AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia akan mengimpor komoditas energi dan agrikultur dari AS.

Airlangga memperkirakan pembelian komoditas tersebut melebihi US$ 34 miliar atau senilai Rp 550,63 triliun (kurs Rp 16.195 per dolar AS). Sebanyak US$ 15,5 miliar dolar AS atau setara Rp 251 triliun direncanakan untuk membeli komoditas minyak dan gas (migas).

Airlangga menjelaskan upaya ini sebagai bagian dari negosiasi tarif dengan AS sekaligus untuk menutup defisit perdagangan. “Jadi kita masih ada defisit perdagangan, AS terhadap Indonesia US$ 19 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7).

Tak hanya itu, kesepakatan itu mencakup upaya untuk meningkatkan investasi dari Indonesia. “Ini termasuk dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara),” ujar Airlangga.

Rencana impor ini akan segera diperkuat dengan penandatangan antara Indonesia dan mitra AS. Rencananya akan diadakan perjanjian atau memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dengan mitranya di AS pada 7 Juli 2025,” kata Airlangga.

Impor LPG, LNG, dan Minyak Mentah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana Indonesia untuk mengimpor sejumlah komoditas energi dari Amerika Serikat (AS). Komoditas yang masuk dalam daftar impor tersebut meliputi liquified petroleum gas (LPG), gas alam cair (LNG), dan minyak mentah (crude oil).

“Jadi kami sudah memetakan kebutuhan energi nasional. Pertama, kami membutuhkan LPG sehingga akan meningkatkan impor dari AS. Kami juga akan mengimpor crude untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung saat ditemui di Jakarta, Jumat (4/7).

Yuliot menjelaskan selama ini Indonesia memang sudah menggunakan crude asal AS. Namun, pembeliannya dilakukan melalui negara lain. Dalam skema impor terbaru ini, Indonesia akan mengupayakan pencatatan impor dilakukan langsung dari AS.

Deregulasi untuk Iklim Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah diplomasi dengan AS terus dilakukan. Termasuk juga upaya Indonesia dari sisi kebijakan.

“Dari sisi kebijakan yaitu dengan melakukan berbagai langkah deregulasi di bidang iklim investasi dan perdagangan,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (1/7).

Pemerintah resmi melakukan deregulasi impor. Hal ini dilakukan melalui kebijakan deregulasi tahap pertama yang diarahkan untuk 10 jenis komoditas.

“Ini terkait perubahan lartas yang mencakup relaksasi terhadap 10 komoditas,” kata Airlangga.

Sepuluh komoditas ini yaitu untuk produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, serta sekarin, silamat dan preparat bau-bauan mengandung alkohol. Begitu juga dengan bahan bakar lain, bahan kimia tertentu, mutiara, food tray, alas kaki, serta sepeda roda dua dan roda tiga.

Pelonggaran TKDN

Presiden Prabowo Subianto sudah mengarahkan untuk melonggarkan aturan tingkat komponen dalam negeri alias TKDN hingga sejumlah aturan impor di tengah proses negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan, pelonggaran aturan ini akan dilakukan selektif dan dievaluasi terlebih dahulu.

“Yang disampaikan presiden itu dalam konteks besarnya ya. Kalau kita akan mengevaluasi atau meninjau beberapa non tariff measures (NTMs),” kata Anggito dalam diskusi Kagama bertajuk Trump Effect di Gedung RRI, Rabu (14/6).

NTMs merupakan kebijakan yang membatasi atau mempengaruhi perdagangan tetapi bukan melalui tarif atau pajak impor. NTMs mencakup berbagai macam tindakan seperti kuota, larangan impor, standar teknis, regulasi, dan persyaratan administrasi.

Pemerintah juga saat ini telah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Perpres ini sebagai respon kepada keinginan dari Amerika untuk melakukan adjustment,” kata Anggito.

Bea Masuk Hampir Nol

Airlangga juga sempat menyebut, RI juga bahkan siap memuluskan pembukaan keran impor dengan tarif yang sangat rendah kepada AS. Khususnya bagi setiap produk unggulan AS yang akan diimpor ke Indonesia, termasuk pertanian.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia telah menawarkan penurunan bea masuk ke AS yang sebelumnya berkisar 0% hingga 5%. "Itu akan mendekati nol (tarif untuk ekspor utama AS), tetapi itu juga akan tergantung pada seberapa besar tarif yang kita dapatkan dari AS," kata Airlangga dikutip dari Reuters, Jumat (4/7).

Garuda Berencana Borong Pesawat Boeing

Maskapai pelat merah Garuda Indonesia tengah menjajaki rencana pembelian pesawat buatan Amerika Serikat (AS), yakni Boeing. Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengungkapkan langkah ini masih dalam tahap pembicaraan awal.

“Kita masih penjajakan untuk kemungkinan pembelian pesawat Boeing, antara 50 sampai 75 unit,” kata Wamildan saat ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (4/7).

Wamildan belum merinci waktu pasti realisasi pembelian tersebut, namun ia menyebut kemungkinan besar Garuda Indonesia akan memilih tipe Boeing Max, seperti seri 737 Max dan 787. “Masih dalam pembicaran, ada opsi 737 Max, 787, ada Max 8, ada baseline,” kata Wamildan.

Terkait apakah rencana pembelian pesawat ini menjadi bagian dari upaya negosiasi Indonesia dengan AS untuk merespons tarif balasan sebesar 32% yang diberlakukan pemerintahan Donald Trump, Wamildan enggan memberikan kepastian.

Namun Wamildan mengungkapkan rencana tersebut usai menghadiri rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyikapi tarif resiprokal Trump.