Kenapa RI Gagal Negosiasi Tarif Trump Meski Sodorkan Banyak Tawaran?

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap seluruh produk dari Indonesia yang masuk ke pasar AS, mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan ini memicu kritik dari para ekonom yang menilai bahwa Indonesia gagal menjalankan diplomasi perdagangan secara efektif.

“Ini membuktikan kegagalan dari diplomasi perdagangan kita dengan Amerika Serikat,” kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal kepada Katadata.co.id, Rabu (9/7).

Menurut Faisal, sejumlah negara lain seperti Inggris, Cina, dan Vietnam berhasil mencapai kesepakatan dengan AS agar terhindar dari beban tarif tinggi. Sementara Indonesia, yang telah membawa berbagai tawaran, tidak berhasil memperoleh keringanan.

“Sudah bisa diprediksi, karena dalam kondisi saat ini tidak mudah bernegosiasi dengan Trump. Mereka sedang berada di atas angin, dan kita jangan terlalu berharap,” ujarnya.

Lemahnya Strategi Ekonomi dan Koordinasi Antar-Kementerian

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai kegagalan ini merupakan peringatan serius atas lemahnya arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia.

“Kegagalan ini mencerminkan lemahnya arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia. Koordinasi lintas kementerian sangat lemah dan berdampak pada kepercayaan pasar serta posisi tawar kita," kata Bhima.

Padahal, tim negosiator Indonesia telah membawa proposal besar, termasuk pembelian energi dari AS seperti LNG, LPG, minyak mentah, gandum, hingga pesawat Boeing. Namun, AS tetap menjatuhkan tarif yang tinggi.

“Keputusan Washington tampaknya lebih dipengaruhi pertimbangan geopolitik, bukan sekadar perdagangan,” ujar Bhima.

Ia juga menyoroti bahwa afiliasi Indonesia dalam BRICS dan kebijakan ekspor mineral turut memengaruhi keputusan tarif dari AS. Strategi membuka impor produk migas AS secara besar-besaran senilai US$ 15,5 miliar (Rp 259,5 triliun) justru menjadi beban bagi defisit sektor migas Indonesia ke depan.

RI Gagal Manfaatkan Posisi Strategis di Nikel Dunia

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa Indonesia melewatkan peluang besar dalam diplomasi tarif karena gagal menjadikan cadangan nikel sebagai kekuatan tawar.

“Indonesia memiliki sekitar 34% cadangan nikel dunia. Itu seharusnya jadi bargaining chip kuat dalam negosiasi tarif,” kata Achmad.

Menurutnya, AS sangat membutuhkan pasokan nikel untuk industri kendaraan listrik dan militer. Namun, pemerintah dinilai tidak menyusun proposal konkret seperti tawaran investasi hilirisasi atau konsesi teknis untuk menarik minat AS.

Kursi Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun

Achmad juga menyoroti bahwa kosongnya posisi Duta Besar Indonesia untuk AS sejak Juli 2023 turut memperlemah strategi diplomasi RI.

“Tanpa Dubes, suara Indonesia tidak terwakili secara optimal di Washington DC. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi penurunan posisi tawar Indonesia secara global,” ujarnya.

Menurutnya, diplomasi strategis sangat bergantung pada kehadiran tokoh kunci yang bisa membuka akses dialog langsung, menjembatani isu hilirisasi mineral, dan mengusulkan kebijakan konkrit.