Trump Siap Kenakan Tarif 10% pada Negara BRICS, Termasuk Indonesia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman tarif terhadap negara-negara BRICS. Setelah pertama kali disampaikan pada Minggu (6/7) waktu setempat, Trump kembali menegaskan rencananya dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (8/7).

Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat, semua negara anggota BRICS akan dikenai tarif impor sebesar 10%. "Siapa pun yang tergabung dalam BRICS akan segera dikenai tarif 10%. Jika mereka masih menjadi anggota BRICS, mereka harus membayar tarif dan mereka tidak akan bertahan lama sebagai anggota," ujar Trump, dikutip dari Reuters.

Pernyataan Trump ini memicu reaksi keras dari Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang baru saja menjadi tuan rumah KTT BRICS di Rio de Janeiro. Dalam konferensi pers pada Senin (7/7), Lula secara tegas menolak ancaman tarif dari AS.

"Kami tidak akan menerima kritik terhadap KTT BRICS. Kami juga tidak setuju dengan Presiden AS yang mengisyaratkan akan mengenakan tarif pada negara-negara BRICS," kata Lula kepada wartawan di Brasilia, Selasa (8/7).

BRICS Kini Termasuk Indonesia

BRICS awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kini, blok ini telah berkembang mencakup negara-negara seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Indonesia. Dalam KTT terbaru, para pemimpin BRICS menyampaikan kritik tidak langsung terhadap kebijakan militer dan perdagangan AS.

Meski begitu, menurut sumber yang dikutip Reuters, pemerintahan Trump baru akan menerapkan tarif tersebut bila negara-negara BRICS mengadopsi kebijakan anti-AS, bukan hanya karena pernyataan atau posisi politik.

Trump bahkan menuduh BRICS dibentuk untuk melemahkan dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Ia mengklaim bahwa hal itu tidak akan ia biarkan terjadi.

"BRICS dibentuk untuk melemahkan dolar kita dan mencopotnya dari standar global. Itu seperti kalah perang besar. AS tidak akan jadi negara yang sama lagi," ujar Trump.

Sebagai informasi, Brasil sebelumnya sempat mengusulkan agenda pembentukan mata uang bersama BRICS, namun proposal itu dibatalkan pada Februari lalu saat negara tersebut menjabat sebagai presiden kelompok.