Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Tak Sampai 5% Imbas Ancaman Disrupsi Global

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyebut perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti penurunan daya beli masyarakat dan ancaman disrupsi perdagangan global yang kian memburuk.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan kondisi ini akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun 2025. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi tersebut siang ini.

“Ekonomi Indonesia berpotensi untuk tumbuh di bawah 5% di sisa tahun ini,” kata Teuku, Selasa (5/8).

Menurutnya, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,8% secara tahunan atau year on year. Untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan mentok di angka 4,75%.

Proyeksi serupa juga disampaikan oleh Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Lembaga ini memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 akan melambat ke kisaran 4,7%-4,8%, lebih rendah dari kuartal I yang tercatat 4,87%. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan berada di rentang 4,6%-4,8%.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa perlambatan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif resiprokal sebesar 19% yang diterapkan oleh mitra dagang utama Indonesia. Kebijakan ini membebani Indonesia dengan komitmen komersial senilai Rp 368 triliun, termasuk pembelian 50 unit pesawat Boeing.

Tak hanya itu, Faisal mengatakan penerapan tarif resiprokal 19% akan memotong volume ekspor Indonesia ke pasar dunia kurang lebih 2,65%. Sementara daya saing Indonesia tertinggal dari negara pesaing seperti Vietnam.

Dari sisi konsumsi domestik, tekanan makin terasa. Indeks penjualan riil pada kuartal II 2025 hanya tumbuh 1,2%, atau setengah dari pertumbuhan kuartal sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen juga mengalami kontraksi 5,1%.

Sementara itu, proporsi tabungan rumah tangga turun dari 16,6% menjadi 14,6%, seiring meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sebesar 27,7%. Kondisi ini memaksa masyarakat mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dengan waktu tersisa kurang dari enam bulan menuju akhir tahun, Faisal menekankan bahwa pemerintah tidak bisa lagi bekerja secara biasa. “Pemerintah perlu efektif mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah pada kuartal tiga dan empat,” ujar Faisal.