Peneliti CSIS Nilai Anggaran Rp 335 T untuk MBG Berisiko untuk APBN 2026

Peneliti Departemen Ekonomi Centre For Strategic And International Studies, Riandy Laksono mengatakan peningkatan alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026 menjadi Rp 335 triliun berisiko besar terhadap ekonomi Indonesia. Alokasi anggaran ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan, Jumat (15/8). 

Pada 2025 alokasi anggaran untuk MBG hanya mencapai Rp 171 triliun. Hingga saat ini realisasi program MBG baru mencapai Rp 8,2 triliun atau 4,8% dari target anggaran tahun ini.

“Jika realisasi anggaran MBG hingga akhir tahun 10-15 triliun, tetap saja masih jauh dari Rp 171 triliun. Saya khawatir munculnya dampak ketidakselarasan dari anggaran yang tidak keluar karena pemerintah lanjut berkomitmen untuk mengerahkan MBG,” kata Riandy dalam media briefing, Senin (18/8).

Menurut Riandy, anggaran Rp 300 triliun ini didapatkan dari inpres Presiden terkait efisiensi anggaran. Seiring dengan perubahan struktur anggaran ia khawatir dana yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG sudah ditarik kembali. 

“Jadi saya mengkhawatirkan konsekuensi makro dari mismatch dari pengeluarannya ini. Saya rasa mismatch-nya itu akan serius terjadinya,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah bisa mengatasi dan beradaptasi dengan kondisi ini, sebab saat perumusan program MBG dilakukan saat kondisi global tidak separah sekarang. Menurut Riandy, perekonomian dunia saat ini semakin lambat pertumbuhannya.

“Namun adaptasi ini tidak terlihat di RAPBN 2026, malah pemerintah semakin all-in (mengerahkan seluruhnya) untuk MBG. Menurut saya ini risikonya akan tetap besar dari sisi ekonomi,” kata dia.

Dia mengaku, termasuk dalam orang yang pesimistis terhadap MBG, meskipun program ini memiliki dampak bagus untuk meningkatkan fokus belajar anak-anak dan lain sebagainya. Menurutnya, jika pemerintah menitikberatkan pada dampak nutrisi, maka efek yang dirasakan dari segi ekonomi masih sangat jauh realisasinya.

Menurutnya dengan realisasi yang masih minim ini, seharusnya pemerintah bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sektor lainnya. Mulai dari pembangunan jalan di pedesaan, memperbaiki sarana integrasi lagi, memperbaiki sekolah lebih masif, dan infrastruktur lainnya.

“Dampak ekonomi mungkin akan jauh lebih baik jika kita tidak menahan anggaran tersebut untuk MBG tapi ke saluran pengeluaran sektor lainnya,” katanya.

Selain itu, anggaran MBG pada tahun depan menurutnya juga bisa didistribusikan untuk sektor perhotelan yang peluangnya tertutup imbas larangan perjalanan dinas dalam inpres efisiensi anggaran.