Penjelasan BI Soal Skema Burden Sharing untuk Pembiayaan Program Prabowo

Bank Indonesia (BI) dan pemerintah sepakat untuk menggunakan skema burden sharing untuk pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hingga awal September 2025, bank sentral telah membeli SBN senilai Rp 200 triliun di pasar sekunder.

“Pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan tertulisnya kepada Katadata.co.id, Kamis (4/9).

Denny menjelaskan pembagian beban bunga pembelian SBN itu setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana pemerintah di lembaga keuangan domestik untuk kedua program prioritas pemerintah. Kedua program ini yaitu Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia,” kata Denny.

Ia menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Selain itu, Denny mengatakan besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter. “Ini untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” ujar Denny.

Ekspansi Menambah Likuiditas

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, pembelian SBN ini juga sejalan dengan kebijakan ekspansif BI. Selain menurunkan suku bunga, BI menambah likuiditas melalui pembelian SBN dari pasar.

“Penurunan suku bunga dan kemudian kami ekspansi menambah likuiditas dengan cara membeli SBN dari pasar sesuai dengan kaidah-kaidah kebijakan moneter,” ujar Perry dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (2/9).

Terkait pembagian beban bunganya, Perry mengatakan untuk pembiayaan program Perumahan Rakyat, disepakati sama-sama menanggung bunga 2,9%. Sementara untuk program Koperasi Desa Merah Putih, bunga yang ditanggung pemerintah dan BI sama-sama 2,15%.

“Formulanya, bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisanya itu dibagi dua,” kata Perry.

Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, kata Perry, untuk mendanai program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan burden sharing ini meringankan beban fiskal. "Kayak Koperasi Merah Putih, itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi. Ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing," kata Sri Mulyani.