Aliansi Ekonom Beberkan 7 Desakan Darurat Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat

Aliansi Ekonom Indonesia menilai kehidupan bernegara semakin jauh dari visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan mengatakan hal itu terlihat dari adanya penurunan kualitas hidup masyarakat.

“Kami melihat penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik,” kata Elan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (9/9).

Meski ada tekanan dari guncangan global, Elan menyebut kondisi di Indonesia ini tidak terjadi tiba-tiba.  Kondisi ini hasil akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang amanah sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial.

Perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia terdiri dari 16 ekonom. Beberapa diantaranya seperti Ekonom Senior Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan, Peneliti LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki, Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas, Ekonom UGM Wisnu Setiadi Nugroho, dan Dosen sekaligus Peneliti Utama di bidang Ekonomi Tenaga Kerja dan Kemiskinan, Australian National University Australia Firman Witoelar.

Pertumbuhan Ekonomi Menurun

Berbagai ketidakadilan sosial ini salah satunya terlihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi yang menurun dan jauh dari inklusif. “Sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan,” ujar Elan.

Ia menjelaskan, pada periode 2010-2020 sebelum pandemi Covid-19, perekonomian tumbuh sebesar 5,4%. Bahkan mampu mengungkit upah riil yang tumbuh 5,1%.

“Namun, pada periode 2022-2024 pascaCovid-19, perekonomian tumbuh 5% sedangkan upah riil stagnan dan hanya tumbuh 1,2%,” ujar Elan.

Ketersediaan Lapangan Kerja Menyusut

Aliansi Ekonom Indonesia juga melihat adanya penyusutan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kebanyakan. Termasuk untuk kalangan muda yang merupakan aset bangsa yang krusial.

Tercatat 80% penciptaan lapangan kerja baru (sekitar 14 juta) antara 2018–2024 tercipta di sektor berbasis rumah tangga dengan upah di bawah rata-rata nasional. Bahkan di pekerjaan formal, sebanyak 25% pekerja pemerintah dan 31% pekerja swasta belum memiliki asuransi kesehatan.

Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan tingkat pengangguran usia 15-24 tahun selama 2016-2024 selalu di atas 15%. Angka ini tiga kali lipat dibanding usia 25-34 tahun.

“Lebih dari 25% anak muda Indonesia tidak produktif atau tidak bekerja dan tidak sekolah, khususnya Perempuan,” ujar Vivi.

Penyebab Permasalahan Perekonomian

Aliansi Ekonom Indonesia menyimpulkan terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian saat ini.

Pertama yaitu misalokasi sumber daya yang masif serta. Kedua, rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.

“Menimbang masalah tersebut dan riuhnya persaingan tidak sehat antar elit politik dalam proses bernegara, kami menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat,” kata Vivi.

7 Desakan Darurat Ekonomi

Untuk itu, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan beberapa desakan penting dan genting untuk dapat ditindaklanjuti secara serius oleh berbagai perangkat negara. Terdapat tujuh desakan ekonomi yang ditujukan untuk para penyelenggara negara sebagai berikut:

1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Hal ini mencakup:

• Pengurangan porsi belanja untuk program populis secara signifikan
• Kembalikan transfer ke daerah (TKD) pada porsinya
• Sesuaikan kebijakan penanganan tiga masalah gizi seperti stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro
• Kembalikan alokasi dana pendidikan sesuai UUD 1945.

2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.