Tak Hanya APBN, Menkeu Andalkan Danantara dan Swasta untuk Genjot Investasi

Rahayu Subekti
10 September 2025, 14:02
APBN
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Rapat tersebut beragendakan membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar Rp52,16 triliun.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlunya percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia menekankan pembangunan ke depan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Pertumbuhan ekonomi ini juga ditopang oleh penguatan peran swasta dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9).

Purbaya berharap kontribusi investasi dari Danantara meningkat hingga 2029, sejalan dengan naiknya kontribusi swasta. Ia menambahkan, investasi strategis Danantara akan diarahkan ke sektor-sektor produktif bernilai tambah tinggi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah melalui APBN juga tetap hadir sebagai katalis untuk menggerakkan peran swasta,” ujarnya.

Selain itu, dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan, khususnya proyek-proyek prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.

Proyek tersebut antara lain mencakup perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan energi, serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

33 Proyek Strategis

Danantara sendiri menyiapkan 33 proyek strategis yang segera dikerjakan. Salah satunya adalah proyek waste to energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi sumber energi.

“(Aturan WtE berupa) Peraturan Pemerintah (PP) sudah rampung, itu akan segera dilaksanakan untuk proses tendernya,” kata Ketua BPI Danantara, Rosan Roeslani, di DPR, Kamis (4/9).

Ia menyebut sejumlah wilayah sudah siap melaksanakan proses tender, antara lain Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, Surabaya, Makassar, dan beberapa daerah lainnya. “Kami akan melakukan proses tender secara terbuka dan transparan,” ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Rahayu Subekti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...