Purbaya Bocorkan RAPBN 2026: Dana Daerah dan Defisit Fiskal Berpotensi Berubah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, adanya kemungkinan perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Perubahan tersebut mencakup alokasi dana transfer ke daerah (TKD) serta asumsi defisit fiskal.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan dana TKD sebesar Rp 650 triliun, turun sekitar 24,7% dibandingkan 2025 yang mencapai Rp864 triliun. Namun, Purbaya membuka peluang angka tersebut dapat bertambah.
“Itu baru kisi-kisi. Nanti kalau diketuk Badan Anggaran baru kita umumkan,” kata Purbaya di Gedung DPR, Kamis (12/9).
Selain TKD, Purbaya juga menyebutkan defisit fiskal 2026 kemungkinan ikut berubah. “Ada perubahan (defisit fiskal) sedikit pasti. Karena kalau kita lihat di anggaran, juga meredakan keresahan daerah sampai titik tertentu,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan perubahan ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Anggaran DPR. Menurut dia, asumsi defisit fiskal bisa naik ataupun turun.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah sebelumnya mematok defisit fiskal sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini turun 3,5% dibandingkan outlook pada 2025.
Pemerintah sebelumnya mematok elanja negara dalam RAPBN 2026 tercatat sebesar Rp 3.786,5 triliun, atau melonjak 7,3% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, melampaui realisasi 2025 sebesar Rp 3.613 triliun.
Komponen belanja ini paling besar dikontribusikan oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 3.136,5 triliun, melonjak 17,8% secara tahunan. Adapun belanja kementerian/lembaga (K/L) naik 17,5% menjadi Rp 1.498,3 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh lebih tinggi, yakni 18% menjadi Rp 1.638,2 triliun. Di sisi lain, transfer ke daerah justru turun 24,8% menjadi Rp 650 triliun.
Adapun pada sisi pendapatan negara, pemerintah mematok target mencapai Rp 3.147,7 triliun, naik 9,8% dibandingkan tahun ini. Penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp 2.692 triliun atau naik 12,8% secara tahunan.
Target penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun (tumbuh 13,5%) dan pendapatan kepabeanan dan cukai Rp 334,3 triliun (naik 7,7%).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 455 triliun, turun 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak.
Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN 2026 dirancang mencapai Rp 638,8 triliun atau setara 2,48% dari produk domestik bruto (PDB).
Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2026
- Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,4%, naik dari target 5,2% di APBN 2025.
- Inflasi dijaga stabil di 2,5%.
- Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan turun menjadi 6,9% dari 7,0% di 2025.
- Nilai tukar rupiah dipatok di Rp16.500 per dolar AS, melemah dari Rp16.000 di 2025.
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diproyeksi USD 70 per barel, turun dari USD 82 di 2025.
- Target lifting minyak mentah sebesar 610 ribu barel per hari (naik dari 605 ribu di 2025).
- Target lifting gas bumi sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari (turun dari 1.005 ribu di 2025).
Target Pembangunan RAPBN 2026
- Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,44%–4,96%, membaik dari 4,5%–5,0% di 2025.
- Rasio Gini diturunkan ke kisaran 0,377–0,380.
- Tingkat kemiskinan ekstrem diperkirakan 0–0,5%.
- Tingkat kemiskinan umum ditargetkan 6,5%–7,5%, turun dari 7,0%–8,0% di 2025.
- Indeks Modal Manusia ditargetkan naik ke 0,57 dari 0,5.
- Indeks Kesejahteraan Petani ditetapkan di 0,7731.
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan 37,95%.
