BI Sudah Borong SBN Rp 217,1 Triliun di Pasar Sekunder dan Debt Switching

Rahayu Subekti
17 September 2025, 20:11
SBN
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Spt.
Gubernur Bank Indonesa Perry Warjiyo menyampaikan paparan saat konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen sebagai upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Bank Indonesia (BI) mencatat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 217,10 triliun per 16 September 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan langkah ini merupakan bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal.

“Pembelian SBN ini termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp 160,07 triliun,” kata Perry dalam Konferensi Pers RDG Bulanan BI, Rabu (17/9).

Perry menegaskan bahwa pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar. “Ini dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembelian SBN ini merupakan bagian dari ekspansi likuiditas. BI juga melakukan ekspansi likuiditas melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 716,62 triliun pada 15 September 2025,” kata Perry.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil tetap menjaga stabilitas perekonomian.

“Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter,” ujar Perry.

Ia menambahkan, kebijakan moneter juga didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan,” katanya.

Hingga minggu pertama September 2025, total insentif KLM mencapai Rp 384 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN dan BUSN masing-masing Rp 170 triliun, BPD Rp 38,5 triliun, dan KCBA Rp 5,7 triliun.

Insentif KLM ini disalurkan kepada sektor prioritas yakni: 

  • Pertanian
  • Real Estate 
  • Perumahan Rakyat
  • Konstruksi
  • Perdagangan dan Manufaktur
  • Transportasi
  • Pergudangan
  • Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
  • UMKM dan Ultra Mikro
  • Green Sectors 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Rahayu Subekti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...