Menkeu Purbaya Berencana Kurangi Subsidi Listrik Lewat Proyek PLTS

Pemerintah berencana mengurangi subsidi listrik melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan harga lebih murah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah mencari alternatif unit pembangkit yang mampu menekan biaya produksi, salah satunya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Purbaya menyebut pemerintah tengah meninjau teknologi PLTS terbaru yang lebih efisien dan terjangkau. Selain PLTS, pemerintah juga membuka opsi sumber EBT lain yang lebih murah untuk menekan biaya.

Ia menambahkan, pemotongan subsidi energi menjadi salah satu topik dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Rabu, 18 September 2025.

“Waktu di Hambalang kemarin ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik, utamanya dengan penggunaan PLTS,” ujar Purbaya di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (19/9).

Purbaya menyebut pemerintah sedang meninjau teknologi PLTS terbaru yang lebih efisien dan murah. Selain PLTS, opsi sumber energi EBT lain yang lebih terjangkau juga tengah dipertimbangkan untuk menekan biaya produksi listrik.

Meski begitu, Purbaya enggan merinci kapan pengurangan subsidi listrik bisa diterapkan. Menurutnya, harga listrik dari PLTS saat ini masih relatif tinggi sehingga pemerintah belum bisa sepenuhnya menggantikan sumber energi yang ada.

“Belum, kalau pengurangan subsidi maunya hilang semua. Tapi kan tidak semudah itu, sedang dikembangkan teknologi dan dicari supaya lebih murah lagi,” kata Purbaya.

Tinjau Rancangan Proyek PLTS

Ia menambahkan, pemerintah sudah meninjau sejumlah rancangan proyek PLTS yang mencakup pembangunan baterai dan panel surya. “Kalau investasi besar tapi betul-betul menghasilkan listrik yang lebih murah, yang bisa mengurangi subsidi dalam beberapa puluh tahun ke depan, saya tidak akan ragu untuk membiayainya,” ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memproyeksikan anggaran subsidi listrik 2025 mencapai Rp 90,32 triliun, meningkat 3% atau Rp 2,6 triliun dari target APBN 2025 sebesar Rp 87,72 triliun. Kenaikan subsidi disebabkan fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), kurs, dan inflasi.

Nilai subsidi listrik terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dari Rp 47,99 triliun pada 2020, naik tipis menjadi Rp 49,80 triliun pada 2021, kemudian Rp 58,83 triliun pada 2022, melonjak menjadi Rp 68,64 triliun pada 2023, dan mencapai Rp 77,05 triliun pada 2024.