Defisit APBN 2026 Kian Lebar, Pemerintah Diminta Hati-hati Kelola Utang

Pemerintah telah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dalam APBN tersebut, defisit anggaran dipatok melebar dari Rp 638,81 triliun menjadi Rp 689,15 triliun, atau setara 2,68% dari produk domestik bruto (PDB).

Meski defisit melebar, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai ruang fiskal pada dasarnya masih aman. Hal ini karena anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi tidak terserap maksimal.

“Dalam prakteknya nanti, anggaran MBG tidak akan terserap 100% sehingga akan ada penghematan,” kata Wijayanto kepada Katadata.co.id, Jumat (26/9).

Wijayanto menambahkan, defisit APBN masih relatif aman karena berada di bawah 3% dari PDB. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati karena penerimaan negara diperkirakan akan berada di bawah target.

Dia juga menekankan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati, terutama terkait kesepakatan burden sharing atau berbagi beban bunga antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk pembiayaan program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Perumahan Rakyat.

“Ide burden sharing berpotensi akan menjerumuskan kita dalam jebakan utang, perlu diakhiri. Utang hanya untuk program yang meningkatkan produktivitas ekonomi, bukan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif,” kata Wijayanto.

Ia juga menyoroti pentingnya pengaturan tenor utang agar tidak menumpuk pada tahun tertentu, sehingga risiko fiskal bisa diminimalkan.

“Satu hal yang perlu selalu diprioritaskan adalah disiplin kebijakan fiskal dan disiplin kebijakan moneter. Keduanya tidak boleh nyampur. Independensi BI perlu dijaga, ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas rupiah,” ujar Wijayanto.

Perkuat Penerimaan Negara

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa pelebaran defisit APBN 2026 menjadi sinyal bagi pemerintah untuk berhati-hati.

Menurut Yusuf, defisit bisa bermanfaat jika diarahkan ke investasi produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Ini akan berisiko bila sifatnya struktural karena dapat menambah beban bunga utang, meningkatkan kerentanan terhadap guncangan global, serta menekan ruang fiskal di masa depan,” kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, langkah utama yang perlu ditempuh adalah memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak. Pemerintah juga bisa meningkatkan efisiensi belanja dengan memangkas anggaran yang tidak tepat sasaran serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta.

Purbaya Janji Tidak Agresif Berutang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan agresif dalam menambah utang. Ia memproyeksikan realisasi utang 2026 bisa lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN.

“Jadi harusnya saya tidak akan menambah utang terlalu besar. Mungkin ada kemungkinan, tidak akan sebesar yang ada di APBN,” kata Purbaya di Gedung DPR, Selasa (23/9).

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan lebih fokus mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tidak perlu banyak menambah utang.

“Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan kondisi yang sama, dengan APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan yang lebih tinggi,” ujar Purbaya.