PM Thailand Janji Beri Subsidi Makanan dan Selesaikan Konflik dengan Kamboja

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Senin (29/9) memaparkan agenda kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen, dengan fokus pada langkah cepat untuk menghidupkan kembali ekonomi Thailand, negara terbesar kedua di Asia Tenggara.

Anutin menekankan bahwa pemerintahannya menghadapi waktu terbatas dan anggaran yang tidak disiapkan sendiri, serta hanya didukung pemerintahan minoritas.

“Dengan waktu terbatas dan anggaran yang tidak disiapkan oleh pemerintah ini, serta menjadi pemerintahan minoritas, pemerintah harus segera menangani tantangan yang saat ini dihadapi negara,” ujar Anutin kepada parlemen dikutip dari Reuters, Senin (29/9).

Beberapa kebijakan ekonomi yang akan dijalankan antara lain membantu individu dengan utang hingga 100.000 baht (sekitar US$3.103). Pemerintah juga memberikan likuiditas hingga 1 juta baht untuk usaha kecil.

Selain itu, akan diluncurkan skema co-payment senilai 47 miliar baht (US$1,46 miliar), di mana pemerintah mensubsidi hingga 60% biaya makanan dan barang konsumsi tertentu bagi warga Thailand yang memenuhi syarat. Menurut Anutin, skema ini dirancang untuk meringankan biaya hidup masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik.

Penyelesaian Sengketa dengan Kamboja

Selain masalah ekonomi, pemerintahannya juga akan fokus pada penyelesaian damai sengketa perbatasan dengan Kamboja, penanggulangan perjudian ilegal, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui sistem peringatan dini canggih.

Namun, pemerintah Anutin memiliki waktu terbatas untuk melaksanakan kebijakan ini. Perdana Menteri sebelumnya mengumumkan rencana membubarkan parlemen pada akhir Januari, dengan pemilu umum diperkirakan berlangsung pada Maret atau awal April 2025.

Survei dari National Institute of Development Administration menunjukkan dukungan terhadap Anutin meningkat menjadi 20,4%, naik dari sebelumnya 9,6%. Namun, ia masih berada di belakang Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin oposisi dari People's Party, yang memperoleh 22,8% dukungan.

Thailand diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi 1,8%–2,3% pada 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2,5% pada 2024. Perlambatan diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun akibat tarif AS yang menekan ekspor, menurut State Planning Agency Thailand.