Buntut Shutdown, Trump Bekukan Anggaran Rp 431 Triliun di Negara Bagian Demokrat

Pemerintahan Presiden Donald Trump membekukan sekitar US$26 miliar (setara Rp 431 triliun) untuk proyek-proyek di negara bagian yang mayoritas dipimpin Partai Demokrat pada hari pertama shutdown pemerintah federal.

Gedung Putih mengumumkan Rabu (2/10) pembekuan sekitar US$18 miliar untuk pembangunan proyek transportasi di New York, yang merupakan rumah bagi dua tokoh teratas Partai Demokrat di Kongres.

Selain itu, hampir US$8 miliar dialokasikan untuk proyek energi hijau di 16 negara bagian yang dipimpin Demokrat, termasuk California dan Illinois.

Senator Partai Demokrat teratas di Senat, Chuck Schumer, menilai Trump menargetkan warga biasa untuk kepentingan politik.

“Dia menggunakan rakyat Amerika sebagai pion, mengancam negara dengan rasa sakit sebagai pemerasan,” ujar Schumer dikutip dari Deutsche Welle (Kamis, 2/10).

Sementara itu, Senator Partai Republik Thom Tillis menyatakan kekhawatirannya bahwa pembekuan dana transportasi untuk New York bisa memperumit upaya Kongres mengakhiri shutdown.

“Mereka perlu berhati-hati dengan itu, karena bisa menciptakan lingkungan yang beracun di sini,” kata Tillis.

Ribuan Pegawai Federal Berisiko Dipecet

Wakil Presiden JD Vance memperingatkan bahwa jika shutdown pemerintah berlangsung beberapa hari, ada kemungkinan pegawai federal bisa dipecat. Sebelumnya, shutdown tidak pernah sampai membuat pegawai dipecat secara permanen.

Sejak mulai tengah malam Rabu, sekitar 750.000 pegawai federal diperkirakan diliburkan tanpa gaji. Pegawai lain, termasuk anggota militer dan petugas Border Patrol, tetap bekerja tanpa bayaran. Berbagai kegiatan, seperti penelitian ilmiah, pengawasan keuangan, pembersihan lingkungan, dan layanan publik lainnya, juga terhenti akibat shutdown.

Senat kembali gagal menyetujui RUU yang mengatur pendanaan pemerintah pada Rabu. Usulan dari Partai Republik yang ingin membiayai pemerintah hingga 21 November ditolak, begitu juga dengan usulan Demokrat yang ingin menambahkan manfaat kesehatan tambahan. Akibatnya, pemerintah tetap tidak memiliki kesepakatan pendanaan, sehingga shutdown berlanjut.

Partai Republik yang dipimpin Trump memiliki mayoritas tipis 53-47 di Senat, namun mereka membutuhkan dukungan setidaknya tujuh senator Demokrat untuk mencapai ambang 60 suara yang diperlukan untuk menyetujui RUU pengeluaran.

Shutdown ini menjadi shutdown pertama pemerintah federal AS dalam hampir tujuh tahun, setelah sebelumnya pemerintah sempat ditutup selama 35 hari pada 2018-2019 saat masa jabatan pertama Trump.