Serba-serbi Family Office: Usulan Luhut, Tapi Purbaya Tolak Danai Pakai APBN

Pemerintah kembali menggaungkan rencana pembentukan family office yaitu firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta bagi kalangan super kaya. Namun, kali ini konsepnya dikembangkan lebih luas, yaitu dengan membangun pusat keuangan internasional.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menyetujui rencana awal pembangunan Kota Keuangan Bali, yang akan meniru model Dubai International Financial Center (DIFC) dan Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India.

Proyek ini diharapkan dapat menciptakan kawasan finansial modern dengan sistem regulasi dan perpajakan yang lebih longgar dibanding wilayah lain di Indonesia.

Gagasan pembentukan family office sejatinya sudah muncul sejak 2024 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya, agar individu dan keluarga kaya dari luar negeri tertarik menempatkan dananya di Indonesia.

Usulan Awal dari Luhut Binsar Pandjaitan

Konsep family office pertama kali diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2024.

“Saya bilang ke Bapak Presiden, kalau Bapak setuju kita coba di sini. (Jokowi bilang) ‘setuju, Pak Luhut’,” ujar Luhut dalam acara MINDialogue CNBC Indonesia pada Juni 2024.

Menurutnya, Indonesia tertinggal jauh dibanding negara tetangga. Singapura, misalnya, memiliki 15.500 family office dengan total dana kelolaan mencapai US$ 1,6 triliun atau sekitar Rp 26.278 triliun (kurs 2024: Rp 16.423 per dolar AS).

Sebaliknya, Indonesia hingga kini belum memiliki satu pun family office. Karena itu, Luhut mengaku telah meminta bantuan Bank Dunia untuk menyiapkan kajian pembentukan lembaga tersebut. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Presiden Bank Dunia Ajay Banga.

Menkeu Purbaya Tolak Gunakan APBN

Kini, Luhut yang menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kembali mendorong pembentukan family office dengan konsep pusat kota keuangan di Bali. Ia sempat menargetkan proyek ini bisa beroperasi pada akhir 2025.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk mendanai pembentukan family office tersebut.

“Saya anggarannya (APBN) nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus pada alokasi yang tepat, pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor,” kata Purbaya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Senin (13/10) malam.

Ia juga menegaskan, Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam penyusunan konsep family office. Meski sumber Bloomberg menyebutkan inisiatif ini melibatkan DEN dan Kemenkeu, Purbaya membantah hal itu.

“Saya tidak terlibat. Kalau mau, saya doakan,” ujarnya.

Didesain Jadi Pusat Keuangan Internasional di Bali

Menurut laporan Bloomberg, pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk mentransformasi Bali menjadi pusat keuangan internasional. Kawasan ini nantinya akan menawarkan pembebasan pajak, kemudahan perizinan, serta sistem hukum tersendiri yang pro-investasi.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan dan mengkaji sistem keuangan Singapura sebagai model yang paling relevan karena reputasinya sebagai salah satu negara paling ramah bisnis di dunia.

Namun, di balik ambisi tersebut, muncul tantangan serius terkait keberlanjutan lingkungan. Bali yang sudah padat dengan hotel dan infrastruktur pariwisata kini menghadapi tekanan terhadap ketersediaan air dan ruang hidup masyarakat.

Lebih dari 65% pasokan air tawar Bali saat ini terserap untuk kebutuhan sektor pariwisata. Meski begitu, para pendukung rencana ini menilai pesona global Bali justru menjadi nilai jual utama yang dapat menarik lembaga keuangan dunia.

Didukung Ray Dalio

Rencana pembangunan pusat keuangan di Bali saat ini masih berada pada tahap konseptual. Pemerintah tengah menyiapkan rancangan regulasi untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir tahun ini.

Upaya ini mendapat dukungan dari Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, yang diketahui menjadi penasihat informal Presiden Prabowo.

“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Juru Bicara DEN Jodi Mahardi, dikutip dari Bloomberg, Senin (14/10).

Jodi berharap inisiatif ini dapat menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil di Indonesia.