Dikritik DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya Tegaskan Fokus Awasi Anggaran

Rahayu Subekti
15 Oktober 2025, 20:06
Purbaya
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Rapat tersebut beragendakan membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar Rp52,16 triliun.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritikan yang disampaikan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia dianggap selalu mengomentari kebijakan kementerian lain sejak menjabat menjadi Menteri Keuangan.

Namun, Purbaya menegaskan dirinya tidak pernah melakukan itu. “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Sebodo amat,” kata Purbaya saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Kemenkeu, Rabu (15/10).

Purbaya menegaskan, dirinya hanya berkepentingan untuk memastikan anggaran di setiap kementerian dan lembaga terserap. Untuk itu, ia selalu mengingatkan hal itu kepada setiap kementerian.

“Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, jika ingin mengalihkan dana, tidak perlu melakukan pembahasan dengan DPR, apalagi setiap tahun ada kementerian yang kelebihan anggaran karena tidak menyerap seluruh pagu 100%.

“Ada yang nggak kepakai, ya saya ambil saja atau bisa dibelanjakan. Kalau belanja ke tempat lain mungkin ya,” kata Purbaya.

Purbaya Diminta Perbaiki Komunikasi

Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebelumnya menegaskan dukungan penuh DPR terhadap langkah Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari laman resmi DPR, Senin (13/10).

Misbakhun meminta Purbaya fokus dalam membangun desain ekonomi yang besar, khususnya dalam mendukung visi Presiden Prabowo.

Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.

Misbakhun menegaskan alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri sehingga tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama DPR. 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Rahayu Subekti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...