Prasasti: Deregulasi Perlu Dipercepat untuk Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Lembaga think tank Prasasti Center menilai usaha deregulasi bisnis masih dapat ditingkatkan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini alasan utama Prasasti menilai program sektor ekonomi dan industrialisasi masih perlu perbaikan (developing).

Program sektor ekonomi dan industrialisasi dalam pemerintahan Prabowo menyasar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Untuk itu, perlu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Policy and Program Director Prasasti Center, Piter Abdullah mengatakan belum terlihat proses regulasi dari sisi penciptaan lapangan usaha di Indonesia.

“Sehingga belum adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Piter pada Senin (20/10).

Piter menyarankan pemerintahan Prabowo Subianto mempercepat proses deregulasinya. Ini untuk membuat iklim investasi Indonesia lebih menarik. Selain itu, perlu ada perluasan insentif kawasan industri lewat insentif fiskal, infrastruktur dasar, dan kemudahan perizinan.

Laporan World Bank Business Ready 2024 yang mengukur kemudahan berbisnis menemukan penerbitan izin usaha di Indonesia cukup lama. 43 hari untuk perusahaan domestik dan 65 hari untuk perusahaan asing. Penerbitan ini hanya membutuhkan 3 hari di negara-negara maju.

Pemerintah baru memberlakukan proses perizinan usaha fiktif positif mulai 5 Oktober 2025. Mekanisme fiktif positif berarti izin usaha dianggap disetujui secara hukum jika permohonan izin tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.

Meski begitu, aturan yang sama belum bisa diterapkan di daerah. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan masih perlu perlu penyempurnaan sistem di daerah.

“Menurut saya perluasan fiktif positif ini tidak mudah, tapi rencana ini sudah kami sosialisasikan dengan beberapa kepala daerah," kata Rosan dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (17/10).

Penilaian Satu Tahun Pemerintah Prabowo “Cukup Baik”

Secara umum, Prasasti menilai keseluruhan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dalam setahun pertama cukup baik. Temuannya adalah program-program yang diterapkan memiliki tujuan baik, tetapi banyak masalah muncul saat implementasi.

Prasasti memberi nilai developing (perlu perbaikan) untuk dua pilar program Prabowo, yaitu ekonomi dan industrialisasi serta transformasi sumber daya manusia (SDM). Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan karena perlu banyak pengembangan dan standarisasi.

Sementara, Prasasti memberikan nilai acceptable (cukup baik) untuk dua pilar lainnya. Keduanya adalah sosial, kemiskinan, lingkungan, dan budaya serta politik, hukum, dan keamanan.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi mengatakan perlu ada penguatan implementasi di lapangan. Ini dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi peran satuan tugas pemantauan program prioritas agar lebih aktif dan terkoordinasi lintas lembaga.

“Selain itu, pengembangan database dan dashboard digital yang transparan dinilai penting untuk memperluas partisipasi publik dalam memantau capaian program pemerintah,” kata Gundy pada Kamis (16/10).