Purbaya Ingatkan Demo Besar Bisa Berulang Kalau Pertumbuhan Ekonomi Tak Merata

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pentingnya pemerataan ekonomi agar stabilitas sosial tetap terjaga. Sekalipun indikator ekonomi nasional menunjukkan kinerja positif, ketimpangan yang dibiarkan dapat kembali memicu gelombang besar unjuk rasa, seperti yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

"Kalau pertumbuhan kita enggak merata dan lambat, walaupun angka kemiskinan rendah, tetap  saja orang turun ke jalan seperti beberapa bulan yang lalu," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Jakarta, Senin (20/10). 

Ia memaparkan ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif sehat. Pertumbuhan ekonomi kuartal II tercatat 5,12%, salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Inflasi juga terjaga di level 2,65%, terendah di antara negara anggota G20.

Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terkendali di 1,56% dari produk domestik bruto (PDB) jauh di bawah batas 3%. Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan kenaikan 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025, dengan surplus yang bertahan selama 64 bulan berturut-turut.

Tingkat pengangguran turun ke level 4,76% dan tingkat kemiskinan mencapai rekor terendah 8,47% atau terendah sejak krisis 1998. "Ini bukti disiplin fiskal tetap kuat, tapi kita juga punya ruang untuk mendorong ekonomi kalau diperlukan," ujar Purbaya. 

Namun di balik capaian tersebut, ia mengingatkan pertumbuhan ekonomi masih belum merata di seluruh daerah. Pulau Jawa, misalnya, masih menjadi penyumbang utama ekonomi nasional dengan kontribusi 56,9% terhadap PDB. 

“Ini yang mesti kita ubah. Jadi Jawa-sentris kalau begini. Ini coba digeser bertahun-tahun enggak bisa," kata Purbaya. 

Pemerintah daerah, menurut dia, harus lebih aktif menggerakkan belanja dan investasi di wilayah masing-masing sesuai desain APBN. Selain itu, Purbaya meminta daerah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonominya tumbuh kencang bisa didesain lebih cepat lagi.  

"Kalau enggak, kita akan seperti ini terus, Jawa-sentris. Seolah-olah nanti kalau ada apa-apa, daerah akan protes ke pusat," ujarnya. 

Belanja Daerah Terus Digenjot

Menteri Dalam Neger Tito Karnavian memastikan darerah akan terus menggenjot belanja daerah. Realisasi pendapatan seluruh provinsi dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27% dan belanjanya baru 56,07%. "Jadi ini pendapatannya Rp 999 triliun dan  belanjanya Rp 777 triliun," kata Tito. 

Ia juga terus menekankan agar memepercepat belanja daerah. "Belanja pemerintah harus dicepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi," ucapnya.