Purbaya: Aturan Devisa Hasil Ekspor Masih Direvisi, Akan Diumumkan Prabowo

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan revisi terhadap aturan parkir devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.

Namun, ia belum bisa membeberkan detail perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai DHE.

“Saya nggak boleh ngebocorin itu, biar saja Pak Presiden nanti,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10).

Kebijakan DHE ini mewajibkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100% devisa hasil ekspor di dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan.

Meski begitu, Purbaya memastikan revisi PP tersebut belum memasuki tahap finalisasi. Ia menegaskan pemerintah akan segera mengumumkan hasilnya setelah proses revisi rampung.

“Kalau sudah direvisi diumumkan. Kalau nggak, offside mulu saya nanti,” kata Purbaya sambil tersenyum.

Prabowo Beri Tugas Baru untuk Purbaya

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan tugas baru kepada Purbaya, salah satunya terkait regulasi DHE. Arahan itu dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan sejumlah menteri di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (17/10).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa salah satu menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Keuangan.

“Presiden menghendaki kami terus-menerus melakukan kajian terhadap peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan,” kata Prasetyo dalam video keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/10).

Menurut Prasetyo, evaluasi ini termasuk meninjau aturan DHE, yakni PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023.“Supaya apa yang diharapkan dari pemberlakuan aturan ini dapat berjalan dengan optimal,” ujarnya.