Purbaya Soroti Dana Mengendap Rp 14,6 T, Pramono Janji untuk Bangun Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan memaksimalkan dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp14,6 triliun untuk pembangunan Jakarta.

Pramono menyatakan sepakat dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya penggunaan dana pemerintah untuk menggerakkan perekonomian.

“Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir yang rencananya Rp10 triliun. Pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Selasa (21/10).

Ia memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terutama setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga.

“Uang-uang yang idle (menganggur), kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH,” ujar Pramono.

Belanja Pemda Masih Mengendap

Sebelumnya, Yudhi menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025. Dari total tersebut, Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.

Purbaya menegaskan lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kekurangan dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan III 2025 masih melambat.

"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja sehingga uang tersebut dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.