Prabowo Diminta Tambal Kekurangan APBN, Ini Salah Satu Caranya

Executive Director lembaga riset Next Indonesia, Christiantoko mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Salah satu caranya lewat menelusuri dana yang masuk dalam kategori trade misinvoicing.

Saran ini ia sampaikan dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', di Lounge Katadata Indonesia, Plaza Blok M, Jakarta Selatan Selasa (21/10). 

Misinvoicing adalah beda pencatatan antara negara pengekspor dengan negara pengimpor.  Batas toleransi selisih pencatatan perdagangan adalah 10% hingga 20% dengan adanya asumsi biaya asuransi dengan kapal. Adapun, lebih dari persentase tersebut, ada dugaan aliran dana gelap.

Data Next Indonesia Center menunjukkan selama 20 tahun terakhir (2004-2023), terdapat misinvoicing senilai US$ 1.272 miliar atau 38,6% dari total ekspor Indonesia yang sebesar US$ 3.293 miliar. 

“Kami meneliti dengan histori data 20 tahun. Jadi selama 20 tahun pemerintahan itu melakukan ekspor dan impor, kira-kira misinvoicing 1 tahun itu untuk ekspor under-invoice itu US$ 40 miliar,” kata Christiantoko. 

Misinvoicing merujuk pada aliran dana gelap yang dihasilkan atau dipindahkan secara tidak sah melintasi batas negara. Dana ini identik dengan penghindaran pajak, penggelapan pajak, perdagangan ilegal, hingga perdagangan ilegal.

Meski demikian, Christiantoko mengatakan, sumber dana tersebut baru diduga berasal dari sumber-sumber yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah bisa mengambil langkah ini demi mencari sumber pendanaan.

“Ini baru dugaan ya, bahwa di sana akan ada potensi penghindaran pajak, penggelapan, penyelundupan, hingga pencucian uang,” kata dia. 

Christiantoko mengatakan penelusuran misinvoicing penting untuk dilakukan. Apalagi menurutnya, hal tersebut bisa menciptakan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia.