BI Respons Polemik Beda Data Dana Pemda yang Mengendap di Bank

Bank Indonesia (BI) buka suara terkait data simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan, yang sempat menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi sebelumnya membantah adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar yang mengendap di bank hingga Rp4,17 triliun.

“Dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10).

Denny menjelaskan, bank pelapor menyampaikan data berdasarkan posisi akhir bulan. BI kemudian melakukan verifikasi serta pengecekan kelengkapan data tersebut.

“Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di situs resmi Bank Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi bantahan Dedi Mulyadi terkait data dana APBD yang mengendap di bank. Ia meminta Dedi mengonfirmasi langsung kepada BI.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia lho,” kata Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (21/10).

Kemenkeu Pakai Laporan BI

Purbaya menjelaskan, data yang digunakan Kementerian Keuangan berasal dari laporan BI. Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memiliki data tersendiri yang telah dikonfirmasi ke masing-masing daerah.

“Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito (Mendagri) waktu saya ke Pak Tito kemarin. Pak Tito jelaskan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok,” ujarnya.

Purbaya menegaskan, dirinya tidak pernah menyebut secara spesifik APBD Jawa Barat. Ia hanya menyoroti lambatnya realisasi belanja Pemda, sementara ada 16 daerah yang tercatat memiliki simpanan di bank.

Mantan Ketua LPS itu menyebut, total dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun. Berdasarkan paparan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan data dari BI, Jawa Barat menempati urutan kelima dengan dana mengendap Rp4,17 triliun. Adapun DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan Rp14,68 triliun.

Tak hanya pemerintah daerah, Purbaya juga mengungkap masih akan menelusuri dana pemerintah pusat yang mengendap di bank dalam bentuk deposito hingga Rp285 triliun.

“Orang saya saja masih nggak percaya segitu. Saya masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya,” kata Purbaya.