Purbaya Janji Usut Tunggakan Proyek Pemerintah Rp 400 Miliar ke Vendor MICE

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha di sektor meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event dan multievent yang mencapai hampir Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun.

Pemerintah akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut guna memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

“Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (24/10).

Purbaya berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. “Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” katanya.

Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran sejumlah kegiatan pemerintah yang belum dibayarkan.

Padahal, kegiatan tersebut telah selesai diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 yang hingga kini belum dilunasi.

Tunggakan Dalam Pelaksanaan PON di Papua

Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah mengungkapkan, terdapat tunggakan sekitar Rp340 miliar dari pelaksanaan PON XX Papua 2021 yang belum dibayarkan kepada para pelaku usaha.

“Sebagian besar yang terdampak adalah pelaku usaha kecil dan menengah, mulai dari penyedia katering, kontraktor pameran, transportasi, hingga penyelenggara pembukaan dan penutupan acara,” kata Iqbal.

Ia menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk utang dari pelaksanaan Perpanas XVII Tahun 2021 di Papua sebesar Rp58 miliar, sehingga total kewajiban yang belum dibayar hampir mencapai Rp400 miliar.

Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran ini berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha anggota mereka yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek untuk operasional.

Ia berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar kewajiban kepada para vendor dapat segera dilunasi.

"Ini supaya anggota kami bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” ujar Iqbal.

Ia juga meminta agar pemerintah mengubah sistem pembayaran kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, BUMN, maupun BUMD.

“Sebaiknya pembayaran dilakukan dengan uang muka dan bertahap hingga kegiatan selesai, bukan 100 persen setelah acara berakhir seperti yang terjadi sekarang,” katanya.

Selain itu, INCCA dan Asita juga berharap pemerintah memberikan kemudahan akses kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

“Kami berharap ada fasilitas kredit dengan jaminan invoice atau SPK sebesar 50%–60%, seperti yang diterapkan di negara lain misalnya Singapura dan Australia,” kata Iqbal.