Trump Janji Beri Dividen Rp 33,3 Juta per Orang dari Pemasukan Tarif Impor

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan rencana kebijakan ekonomi baru melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social.

Dalam unggahannya, Trump menyebut pemerintahannya akan menggunakan pendapatan dari tarif impor untuk memberikan “dividen” sebesar US$2.000 atau sekitar Rp33,3 juta per orang (kurs Rp16.657 per dolar AS).

Ia mengklaim kebijakan itu akan dijalankan setelah pemerintah mulai melunasi utang nasional AS yang kini mencapai US$37 triliun.

“Kami menerima triliunan dolar dari tarif dan akan segera mulai membayar utang besar kami sebesar US$37 triliun. Investasi di AS mencapai rekor, pabrik-pabrik tumbuh di mana-mana. Sebagai dividen, setidaknya US$2.000 per orang (tidak termasuk mereka yang berpenghasilan tinggi) akan dibayarkan kepada semua orang,” tulis Trump di Truth Social, dikutip NBC News, Senin (10/11).

Trump juga mengusulkan agar Partai Republik mempertimbangkan memberikan dana langsung ke rekening tabungan kesehatan (Health Savings Account/HSA) masyarakat, yaitu akun bebas pajak yang dapat digunakan untuk menutupi biaya medis tertentu.

Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa gagasan tersebut belum menjadi kebijakan resmi.“Kami belum memiliki proposal formalnya,” ujarnya.

Pihaknya saat ini tidak mengajukan usulan itu ke Senat. "Presiden memang menulis soal itu, tapi kami harus membuka kembali pemerintahan terlebih dahulu sebelum membicarakannya,” katanya.

Mengakhiri Kebuntuan Politik

Pernyataan Bessent merujuk pada penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah berlangsung selama 41 hari. Pada Minggu malam, sejumlah senator dilaporkan mencapai kesepakatan sementara yang berpotensi mengakhiri kebuntuan politik tersebut.

Sementara itu, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett menegaskan ide Trump masih bersifat spontan dan belum menjadi agenda resmi pemerintahan.

“Presiden sedang melakukan brainstorming, mencoba membantu Senat menemukan kesepakatan agar pemerintahan bisa dibuka kembali,” kata Hassett.

Menurut Hassett, semua pihak sepakat bahwa masyarakat seharusnya memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, ia menilai akan lebih baik jika pemerintah langsung memberikan bantuan berupa cek kepada warga yang membayar premi tinggi agar mereka bisa menentukan sendiri penggunaannya.

Hassett menambahkan, ide tersebut belum dibahas secara luas di Senat maupun dalam lingkaran pemerintahan Trump. “Presiden baru memunculkan ide ini kemarin. Saya rasa belum banyak dibicarakan di Senat. Ini akhir pekan,” katanya.

Bessent juga diminta tanggapan soal “dividen tarif” yang dijanjikan Trump. Ia mengaku belum berbicara langsung dengan presiden mengenai hal itu, tetapi menilai kebijakan tersebut bisa berbentuk berbagai insentif fiskal.

“Itu bisa berupa pemotongan pajak seperti yang ada di agenda presiden: tidak ada pajak untuk tip, lembur, atau tunjangan sosial, serta pengurangan bunga pinjaman mobil. Itu semua adalah potongan substansial yang dibiayai lewat RUU pajak,” ujar Bessent.

Wacana pembagian dana hasil tarif bukan kali ini saja muncul. Pada Juli lalu, Senator Josh Hawley dari Partai Republik Missouri juga mengusulkan rancangan undang-undang yang memungkinkan pemberian cek senilai US$600 kepada setiap warga dewasa dan anak-anak menggunakan pendapatan dari tarif impor. Namun, Senat belum membahas RUU tersebut untuk pemungutan suara.