Purbaya Bakal Rombak Desain Subsidi Biar Tak Dinikmati Orang Kaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan merombak desain penyaluran subsidi untuk masyarakat. Ia ungkapkan setelah melakukan rapat tertutup dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPS Danantara) dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPS Danantara).
Pemerintah menemukan permasalahan dalam penyaluran subsidi. “Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam sisi desainnya juga ada,” kata Purbaya di Gedung DPR, Kamis (4/12).
Purbaya menyebut masih ada kelompok masyarakat kaya yang menikmati subsidi. Hal ini menunjukkan penyaluran subsidi tidak tepat sasaran.
“Orang super kaya kalau di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat bagaimana perbaikannya,” ujar Purbaya.
Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh pihak yang berkaitan dengan penyaluran subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan public service obligation atau PSO yang kerap diberikan untuk transportasi. Beberapa di antaranya seperti Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.
Purbaya menyatakan rapat tersebut juga sudah menyepakati waktu untuk membuat desain baru dari skema penyaluran subsidi. “Kita simpulkan tadi dalam dua tahun ke depan kita akan re-design strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran,” katanya.
Dengan perombakan desain subsidi ini, Purbaya menargetkan orang kaya yang menikmati subsidi akan berkurang. Lalu ini akan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat miskin.
“Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil satu hingga empat (kelompok rentan) yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macam-macam karena melibatkan BUMN dan Danantara,” ujar Purbaya.
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menilai jika penyaluran subsidi tepat sasaran maka akan lebih efisien. Pendekatan yang tengah dibahas yaitu perubahan dari formula penggantian biaya menjadi disesuaikan dengan harga pasar.
“Pendekatan baru membuat kompensasi bisa ikut menurun dan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima manfaat,” kata Rosan.
