Purbaya Deteksi 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak, Mayoritas asal Cina

Rahayu Subekti
14 Januari 2026, 13:34
purbaya, perusahaan pajak, pengemplang pajak
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaj
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Kementerian Keuangan realisasi anggaran dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp695 triliun atau 2,92 persen dari PDB nasional hingga 31 Desember 2025.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mendeteksi sejumlah perusahaan baja pengemplang pajak pertambahan nilai alias PPN. Hal ini menjadi bagian dari komitmennya memberantas praktik penggelapan pajak.

“Yang baja terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar, nanti akan kami sidak dalam waktu singkat,” kata Purbaya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/1).

Purbaya menjelaskan, sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari Cina, meski ada beberapa yang terindikasi berasal dari Indonesia. Ia pun akan memeriksa kembali pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, termasuk jika ada pegawai Kemenkeu yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak tersebut.

 “Itu teka-teki saya juga. Harusnya kalau perusahaan besar, gampang ngeliatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat nanti liat ya,” ujarnya.

Purbaya sebelumnya mengungkapkan soal perusahaan yang melakukan praktik pembelian KTP masyarakat untuk memalsukan jumlah karyawan dan data administratif lainnya. Modus ini dilakukan untuk menghindari kewajiban PPN.

Kemenkeu mencium praktik ini berpotensi merugikan negara. “Potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu,” katanya.  



 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Rahayu Subekti
Editor: Agustiyanti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...