Profil Thomas Djiwandono: Keponakan Prabowo Jadi Calon Kuat Deputi Gubernur BI

Ade Rosman
19 Januari 2026, 18:35
Thomas Djiwandono
Katadata/Fauza Syahputra
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menyampaikan paparan pada Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/205).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Nama Thomas Djiwandono menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden kepada DPR yang mengusulkan dirinya sebagai salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengajuan tersebut menempatkan Wakil Menteri Keuangan yang akrab disapa Tommy itu dalam posisi strategis di jantung kebijakan moneter nasional.

Rencana pencalonan ini langsung menarik perhatian publik dan pelaku pasar, mengingat Thomas tidak hanya memiliki latar belakang teknokrat, tetapi juga hubungan keluarga dekat dengan Presiden Prabowo sebagai keponakan. Kehadiran Thomas dalam bursa calon pimpinan bank sentral memunculkan rasa ingin tahu mengenai rekam jejak dan kapasitas profesionalnya

Kabar pencalonan Thomas menguat setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden atau Surpres yang berisi usulan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kami usulkan adalah Pak Wakil Menteri Keuangan atas nama Pak Tommy Djiwandono,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi  kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (19/1).

Prasetyo Hadi, menjelaskan DPR akan menindaklanjuti Surpres tersebut dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon sebelum memberikan persetujuan.

“Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan Surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test,” ujarnya.

Kabar pengajuan nama Thomas sebelumnya diberitakan Reuters berdasarkan dua sumber anonim. Rencana ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan independensi Bank Indonesia di tengah upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi. 

Para investor khawatir Bank Indonesia kemungkinan berada di bawah tekanan seiring target ambisius pertumbuhan ekonomi Prabowo yang mencapai 8% pada tahun 2029, dari sekitar 5% saat ini. Kekhawatiran ini meningkat, terutama setelah Bank Indonesia meluncurkan kesepakatan pembagian beban baru tahun lalu untuk mendanai beberapa program pemerintah.

Lalu seperti apa sosok Thomas yang kini dipromosikan dari Wakil Menteri Keuangan jadi Deputi Gubernur BI? 

Profil Thomas Djiwandono 

Pria yang biasa dipanggil Tommy itu merupakan putra pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Soedradjad merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan Biantiningsih merupakan kakak kandung Prabowo.

Thomas mengenyam pendidikan bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Ia memulai kariernya dengan menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993. Setahun kemudian pada 1994 di Indonesia Business Weekly. Ia juga pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong. 

Pada 2006, pamannya, Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Thomas juga memiliki jejak politik, ia pernah menjadi calon legislatif di Provinsi Kalimantan Barat. 

Adapun, Thomas dilantik sebagai Wakil Keuangan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 lalu. 

Di sisi lain, Thomas hadir dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk pertama kalinya pada November 2025. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, kehadiran Thomas diperbolehkan sesuai Undang-undang BI Pasal 43 ayat 1 huruf A.

"Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (18/11).

Perry mengatakan, BI secara resmi mengundang kehadiran Menteri Keuangan pada RDG pada bulan ini. Namun dengan surat kuasa, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diwakili Thomas.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...