Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja Asal Cina yang Diduga Pengemplang Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mendatangi perusahaan baja yang dia sebut sebagai pengemplang pajak pertambahan nilai alias PPN pada pekan depan. Perusahaan baja asal Cina itu telah lama beroperasi di Indonesia.

Purbaya mengatakan rencana awal mendatangi perusahaan itu pekan ini. Namun, pemilik perusahaan menyatakan belum siap menerima kunjungannya. “Kami datangi ramai-ramai ke perusahaan itu, kami datangi bosnya menanyakan itu (pajak),” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1).

Purbaya menyatakan perusahaan tersebut menganggap pemerintah Indonesia korup dan dapat dibayar sehingga mereka tak mau membayar PPN. “Saya akan deteksi dia di situ, laporan pajaknya ke mana, kantornya mana, punya siapa, saya akan nanya satu dua tiga pertanyaan, habis itu saya rumahin semua orang pajaknya,” kata dia.

Purbaya menilai sikap perusahaan yang tidak membayar pajak itu seakan menyepelekan pemerintah Indonesia. Dia menyebut hal ini sebagai ancaman serius, karena berakibat pada perusahaan lokal yang taat pajak.

Perusahaan milik pemodal asing itu menguasai pasar domestik. “Perusahaan-perusahaan Cina yang ilegal diam-diam bermain di sini dan menguasai pasar domestik. Sehingga perusahaan baja domestik yang bayar pajak sesuai ini aturan, terancam. Bahkan banyak yang tutup. Masa itu mau kita biarkan? Jadi ini ancaman serius ya,” kata Purbaya.

Purbaya telah mendeteksi sejumlah perusahaan baja pengemplang PPN sebagai bagian dari komitmennya memberantas praktik penggelapan pajak. “Yang baja terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar, nanti akan kami sidak dalam waktu singkat,” kata Purbaya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/1).

Purbaya menjelaskan, sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari Cina, meski ada beberapa yang terindikasi berasal dari Indonesia. Ia pun akan memeriksa kembali pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, termasuk jika ada pegawai Kemenkeu yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak tersebut.

“Itu teka-teki saya juga. Harusnya kalau perusahaan besar, gampang ngeliatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat nanti liat ya,” ujarnya.

Purbaya sebelumnya mengungkapkan soal perusahaan yang melakukan praktik pembelian KTP masyarakat untuk memalsukan jumlah karyawan dan data administratif lainnya. Modus ini dilakukan untuk menghindari kewajiban PPN.

Kemenkeu mencium praktik ini berpotensi merugikan negara. “Potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu,” katanya.