Risiko Krisis Global dan Efeknya ke RI dari Gonjang-ganjing Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu ketidakpastian ekonomi global melalui serangkaian aksinya,  mulai dari menyerang Venezuela, keinginan mencaplok Greenland, serta serangkaian ancaman tarif baru. Gonjang-ganjing yang ditimbulkan Trump menjadi risiko bagi perekonomian global pada tahun ini, tetapi seberapa besar risikonya dan dampaknya terhadap Indonesia?

Ketegangan perdagangan menjadi salah satu risiko utama bagi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini yang telah diperingkatkan World Economic Outlook IMF yang dirilis bulan ini. Namun, IMF memproyeksi ekonomi global tahun ini dapat tumbuh lebih cerah dibandingkan tahun lalu. 

Laporan ini keluar sebelum serangkaian ancaman tarif Trump terhadap sejumlah negara. Trump sering menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar untuk memberlakukan kebijakan luar negeri selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih.

Pada Sabtu (24/1), ia mengancam Kanada dengan tarif 100% jika negara itu mencapai kesepakatan perdagangan dengan Cina. Para pejabat Cina mengatakan perjanjian kemitraan strategis mereka dengan Kanada tidak dimaksudkan untuk merugikan negara lain.

Ia juga mengancam tarif 25% kepada Korea Selatan karena menuduhnya tidak memenuhi kesepakatan perdagangan yang dicapai pada tahun lalu.

Trump sebelumnya juga mengatakan ia akan mengenakan pajak impor pada delapan negara - termasuk Inggris - yang menentang rencana AS untuk merebut Greenland, wilayah otonom di Kerajaan Denmark yang merupakan anggota NATO.

Ia kemudian menarik kembali ancaman tarif atas Greenland dengan alasan kemajuan menuju "kesepakatan masa depan" atas pulau tersebut, tetapi episode tersebut memperketat hubungan AS dengan Denmark dan sekutu NATO lainnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ketegangan geopolitik global yang belakangan meningkat membuat perekonomian dunia makin rentan terhadap guncangan. Fragmentasi yang terjadi di sektor perdagangan, keuangan, hingga politik dinilai membuka kembali risiko krisis global, dengan dampak yang bisa merembet ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Yusuf mengatakan, risiko krisis global saat ini tidak bisa dipandang ringan meski bentuknya belum tentu seperti krisis finansial 2008. “Tekanan geopolitik global memang sedang tinggi dan dunia masuk ke fase fragmentasi. Ruang guncangan global itu ada dan tidak bisa kita abaikan,” kata Yusuf, kepada Katadata,  dikutip Selasa (27/1).

Menurut dia, potensi krisis dapat muncul dari kombinasi perang, proteksionisme, suku bunga tinggi yang bertahan lama, serta ketidakpastian pasar keuangan.

Dampak ke Ekonomi RI

Yusuf mengungkapkan, dampaknya ke Indonesia tidak tunggal dan sangat bergantung pada arah pergerakan ekonomi global. Dalam skenario tertentu, menurut dia,  Indonesia justru bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan harga komoditas.

“Indonesia bisa mendapat windfall ketika harga batu bara, nikel, atau CPO naik, sehingga penerimaan ekspor dan fiskal ikut terbantu,” kata dia.

Namun, Yusuf mengingatkan risiko yang lebih berat muncul jika fragmentasi global menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Pelemahan permintaan akan menekan harga dan volume ekspor. 

“Ketika ekspor turun, penerimaan pajak berpotensi mengalami shortfall. Di saat yang sama, investor global cenderung mencari aset aman, sehingga bisa memicu capital outflow, tekanan terhadap rupiah, dan kenaikan biaya pembiayaan fiskal,” kata dia.

Dengan defisit fiskal yang mendekati 3% dan nilai tukar rupiah yang sempat tertekan, Yusuf menilai ruang kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi longgar.

Dampak krisis global ke Indonesia, menurutnya, akan sangat ditentukan oleh apakah guncangan global tersebut memberi keuntungan dari sisi komoditas atau justru menekan ekspor, fiskal, dan arus modal secara bersamaan.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi. Ia menilai krisis global saat ini lebih banyak dipicu oleh ketidakpastian kebijakan dan melemahnya kredibilitas tata kelola.

“Krisis global hari ini tidak lahir dari angka, ia lahir dari mulut penguasa yang gemar mengubah aturan,” kata Syafruddin kepada Katadata, Jumat (23/1)..

Syafruddin mengatakan, pasar keuangan global sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan dan manuver geopolitik. Negara yang reputasi kebijakannya dinilai goyah akan langsung terkena dampak.

“Begitu sinyal itu keluar, uang besar langsung menuntut premi risiko lebih tinggi. Emerging market akhirnya membayar pajak ketidakpastian lewat pelemahan kurs dan kenaikan yield,” kata dia.

Bansos

Dalam kondisi tekanan global yang meningkat, Yusuf menilai pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Stimulus dinilai penting, terutama untuk menahan pelemahan konsumsi. 

“Bansos (bantuan sosial) penting untuk melindungi kelompok rentan, tentu dengan desain yang tepat sasaran dan terukur agar tidak membebani fiskal secara berlebihan,” kata Syafruddin.