Kemenkeu Siapkan SBN Valas untuk Skema DHE, Tunggu Aturan Terbit

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) di pasar domestik sebagai bagian dari penguatan skema penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). 

Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Novi Puspita Wardani, mengatakan detail instrumen SBN valas tersebut masih menunggu aturan yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). 

Pemerintah akan mengumumkan secara resmi detail penerbitan maupun skema SBN valas tersebut setelah regulasinya terbit. 

“Yang pasar domestik, itu nanti tunggu saja pada saat (regulasinya terbit) akan kami umumkan. Itu yang dalam rangka DHE SDA, ya. Nanti menunggu peraturannya dulu, baru kami detailkan,” kata Novi, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1). 

Ia menjelaskan SBN valas untuk DHE ini akan memiliki pola yang mirip dengan penerbitan SBN valas domestik dalam rangka program pengungkapan sukarela (PPS) pada 2022 lalu. 

Novi mengatakan, pemerintah pun pada saatnya akan menyampaikan jadwal penerbitannya secara terbuka.

“Modelnya mirip seperti yang SBN valas dalam rangka yang 2000 PPS seperti tahun 2022. Mirip-mirip seperti itu. Jadi, tunggu saja pengumumannya,” kata dia.

Adapun, penerbitan SBN valas domestik dalam kerangka DHE SDA ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penempatan devisa eksportir di dalam negeri. 

Para eksportir diharapkan dapat menempatkan DHE dalam bentuk investasi SBN berdenominasi dolar AS di pasar domestik melalui skema ini. 

Pendekatan Fleksibel untuk Pembiayaan Negara

Berkaitan dengam strategi pembiayaan negara secara umum, Novi mengatakan pemerintah tetap menerapkan pendekatan yang fleksibel, baik melalui front loading maupun back loading, tergantung pada kondisi risiko ke depan.

“Strateginya sebenarnya fleksibel, ya. Bisa nanti front loading, bisa juga back loading. Tapi kalau melihat dari sisi faktor risiko ke depan, itu tergantung dari view-nya dari pimpinan,” kata Novi.

Jika ke depannya risiko global dinilai cukup berat, pemerintah kemungkinan akan melakukan front loading atau penerbitan SBN di awal periode anggaran dengan memanfaatkan likuiditas pasar yang saat ini masih sangat longgar.

“Kalau misalnya faktor risiko ke depannya itu akan cukup berat, ya bisa juga akan dilakukan front loading karena mengingat opportunity dari likuiditas saat ini yang sangat ample,” kata Novi.