Ekonom UGM Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Masih Tertekan Jelang Ramadan

Momen Lebaran 2025 yang gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali terulang tahun pada periode Ramadan dan Lebaran tahun ini. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengatakan, kondisi Indonesia yang masih terjebak pemulihan pascabencana menjadi salah satu penyebabnya.

Wisnu menilik performa perekonomian pada Lebaran 2025 yang cukup lesu dibandingkan setahun sebelumnya. Merujuk pada data CELIOS, momen Lebaran kala itu menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 140,7 triliun, turun 16,5% dibandingkan 2024. 

Daya beli masyarakat juga tergolong lesu, diwakili angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 yang mentok di 5,03%. Menurut Wisnu, masyarakat terikat middle class anxiety atau kekhawatiran atas kebijakan pemerintah yang bisa berdampak negatif pada kondisi ekonominya. 

“Apalagi yang sekarang mengalami bencana, ada beberapa wilayah bukan hanya Sumatra. Jawa itu ada beberapa banjir besar dan terpaksa mereka harus menahan diri,” kata Wisnu, dalam diskusi ‘Pasca Banjir Sumatera & Jelang Ramadan 2026’ oleh LaporIklim, pada Selasa (10/2).

Rasa kekhawatiran ditambah beban pascabencana, bisa menahan masyarakat untuk jor-joran belanja saat Lebaran 2026. Bahkan, dampaknya bisa lebih parah dibandingkan periode sebelumnya.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi justru bisa terpacu ketika masyarakat saling mendukung satu sama lain. “Ada sumbangan masyarakat yang akhirnya kemudian bisa tumbuh ekonominya,” ucap dia. 

Belajar dari Negara Lain

Wisnu menyoroti kantong-kantong kemiskinan yang masih awet di Indonesia, terutama di daerah rawan bencana dan daerah padat ekonomi ekstraktif. Meski industri ekstraktif sering diandalkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, efek positifnya tidak lantas dirasakan masyarakat sekitar. 

“Industri-industri ini sebetulnya tidak terlalu dinikmati masyarakat setempat, akhirnya menciptakan kemiskinan baru,” kata Wisnu. 

Menurut Wisnu, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengabaikan risiko eksternal, termasuk variabel bencana dan kejadian-kejadian lain yang membawa risiko bagi masyarakat.

Ekspansi infrastruktur justru mencari area yang lebih menguntungkan, meskipun area tersebut tergolong rawan bencana. Masalah berikutnya, pertumbuhan ekonomi terjebak short-term GDP bias, di mana kita ingin mencapai hasil lebih cepat dan mengabaikan investasi jangka panjang. 

Sistem Peringatan Dini

Menurut Wisnu, Indonesia harus belajar dari Jepang, Bangladesh, atau Meksiko untuk mendulang ekonomi dengan menyertakan risiko bencana di dalamnya. 

Misalnya di Jepang, dibuat building code yang mengindikasikan daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana. Persiapan lainnya berupa tersedianya sistem peringatan dini real time, dan investasi besar pada tembok laut (seawall) dan pengendalian banjir. 

“Investasi mahal di depan tidak masalah, tapi menghindari kemiskinan jangka panjang,” ucap dia.

Di Bangladesh, Indonesia bisa meniru cara-cara pengintegrasian perlindungan sosial saat siklon terjadi, mengingat kawasannya termasuk riskan diterpa badai. Perlindungan sosial tersebut bisa menjadi penahan risiko kemiskinan secara tiba-tiba.

Bangladesh juga memiliki sistem peringatan dini berbasis komunitas yang membantu saling mengawasi saat bencana terjadi. Sementara di Meksiko, ada cadangan dana khusus bernama FONDEN, sebagai upaya berjaga-jaga untuk menghadapi bencana.