Ekonom Sebut Inflasi RI Berpotensi Melonjak Usai Selat Hormuz Ditutup

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memicu penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz dapat meningkatkan risiko inflasi di Indonesia. 

Dia mengatakan, selain memicu lonjakan harga energi global, kondisi tersebut juga berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik dan produksi pangan di dalam negeri.

“Posisi Selat Hormuz sangat krusial dalam sistem energi global karena jalur ini menyalurkan lebih dari seperlima konsumsi minyak dunia. Artinya setiap eskalasi di kawasan tersebut hampir pasti akan langsung memicu lonjakan harga minyak mentah global,” ujar Yusuf kepada Katadata, Jumat (6/3).

Menurutnya, kenaikan harga minyak global tersebut pada akhirnya juga akan mendorong peningkatan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). 

Bagi Indonesia yang saat ini berstatus sebagai negara pengimpor bersih minyak, situasi tersebut berpotensi memberi tekanan tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah berpotensi menghadapi pembengkakan belanja dalam APBN, khususnya melalui peningkatan alokasi subsidi dan kompensasi energi apabila pemerintah memilih menahan harga BBM domestik demi menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Dari sisi ketahanan pangan, Yusuf menilai dampak penutupan Selat Hormuz tidak terjadi secara langsung dalam bentuk terhentinya pasokan komoditas pangan. Namun, efeknya dapat muncul melalui peningkatan biaya produksi dan distribusi.

“Ketika harga energi global naik, biaya transportasi laut internasional maupun distribusi antar-pulau di dalam negeri ikut meningkat. Ini menjadi isu yang sangat sensitif bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” ujarnya.

Dampak Kenaikan Harga Energi terhadap Harga Pupuk

Ia menambahkan, kenaikan harga energi juga dapat berdampak pada sektor hulu pertanian, terutama melalui peningkatan harga pupuk yang sangat dipengaruhi oleh komponen energi, seperti gas bumi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi petani dan menekan margin keuntungan mereka.

Lebih lanjut, Yusuf memperingatkan adanya risiko imported inflation jika gangguan di Selat Hormuz berlangsung dalam waktu lama.

“Jika gangguan di Selat Hormuz berlangsung cukup lama, tekanan terhadap fiskal bisa menjadi semakin berat. Apabila beban subsidi dalam APBN tidak lagi cukup untuk menyerap lonjakan harga energi global, pemerintah mungkin terpaksa menyesuaikan harga BBM bersubsidi,” ujarnya.

Ia menilai penyesuaian harga energi domestik tersebut biasanya akan langsung tercermin pada kenaikan harga yang diatur pemerintah atau administered prices. Kondisi ini berpotensi memicu tekanan inflasi yang lebih luas, termasuk pada kelompok pangan yang bersifat bergejolak.

“Langkah seperti ini biasanya langsung tercermin pada kenaikan administered prices dan berpotensi mendorong inflasi pangan yang bersifat volatile,” kata Yusuf.