Ekonom: Pelebaran Defisit Bukan Langkah Tepat, Sarankan Pangkas Anggaran MBG

Nota Keuangan menilai risiko perubahan makroekonomi terhadap pembiayaan anggaran-terutama pembiayaan utang-berskala mungkin terjadi (skor 3). Namun dianggap berdampak kecil (skor 2) jika terjadi. Karena itu, perlu dimitigasi agar skenario yang mungkin terjadi dan dampaknya sangat kecil (skor 1).

“Nah, jika pilihan pelebaran defisit dilakukan, maka terjadi pembiayaan melampaui APBN (skor 4 atau 5). Sedangkan dampaknya hampir bisa dipastikan akan tinggi atau sangat tinggi (skor 4 atau 5),” katanya.

Jika pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit APBN, akan mendongkrak rasio utang atas PDB, Rasio beban pembayaran utang, dan rasio beban pembayaran bunga utang. 

“Alokasi pembayaran bunga utang sebesar Rp599 triliun pun kemungkinan akan terlampaui, mengingat kenaikan yield SBN dan pelemahan kurs (karena ada utang berdenominasi valas),” katanya.

Risiko lain yaitu berupa penurunan level Indonesia dalam penilaian lembaga rating. Sebelumnya pun telah disoroti kebijakan fiskal yang mulai kurang pruden serta rasio pembayaran bunga utang yang telah tinggi. 

“Seandainya pelebaran defisit dilakukan dan disetujui oleh DPR, maka persoalan serius lain akan menghadang. Defisit mesti diatasi dengan pembiayaan utang yang meningkat, artinya Pemerintah butuh berutang lebih banyak. Siapa atau pihak mana yang diharap memberi utang lebih banyak?” kata Awalil. 

Ia menjelaskan, sumber pembiayaan dalam negeri seperti bank umum, dana pensiun dan asuransi, serta individu hanya akan mampu menambah sedikit atau pertumbuhan alamiah. Smentara pihak asing masih diragukan, karena pertimbangan kondisi global dan pilihan banyak negara yang sedang butuh berutang. 

“Rencana penambahan pembiayaan utang neto APBN sebesar Rp 832 triliun atau sekitar Rp 1.550 triliun secara bruto saja sebenarnya cukup berat untuk diperoleh. Apalagi jika defisit dilebarkan dan butuh berutang jauh lebih banyak,” kata Awalil. 

Dengan kondisi itu, sumber yang paling bisa diandalkan hanya Bank Indonesia. Padahal, kata Awalil, saat ini Bank Indonesia telah memberi utang paling banyak, dengan kepemilikannya atas Surat Berharga Negara (SBN). 

Awalil mengatakan, ketika BI terpaksa menyerap SBN jauh lebih banyak lagi, berbagai komplikasi dalam artian buruk bisa terjadi. Sakitnya kondisi fiskal sangat mungkin menular kepada tidak sehatnya kondisi moneter dan industri keuangan secara keseluruhan. 

Ia menilai, keinginan Prabowo untuk lebih berhemat selama dijalankan konsisten dapat membantu mengatasi sebagian masalah. Namun, kemungkinan tidak akan mencukupi untuk kondisi yang sedang dihadapi. 

“Ketahanan fiskal sudah tidak kuat dan makin rentan dengan perkembangan terkini geopolitik dan keuangan global,” kata Awalil. 

Atas dasar itu, ia menyarankan pemerintah memangkas anggaran program dengan biaya jumbo, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, ataupun dengan pengurangan kementerian/lembaga, alih-alih memperlebar defisit APBN.

Siapkan Perppu

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), salah satunya untuk merelaksasi aturan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga bisa di atas 3%. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3). 

"Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden," kata Airlangga. 

Airlangga mengatakan sejumlah hal yang masuk Perppu tersebut adalah insentif darurat berupa pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN). Aturan tersebut akan mengatur pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Perppu juga akan mengatur penundaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kita juga ada potensi mendapatkan windfall dari PNBP migas dan komoditas," katanya.

Dia mengatakan, dengan adanya Perppu, maka pemerintah bisa melakukan perubahan dengan fleksibel. Airlangga mengatakan, model regulasi ini pernah terjadi saat Indonesia menghadapi Covid-19. 

"Anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa (melewati) DPR," katanya. 

Usulan Perppu ini merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi tekanan terhadap APBN. Pada forum itu, Airlangga menyampaikan tiga simulasi skenario ekonomi yang dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah akibat situasi geopolitik saat ini. Hasil simulasi ketiganya menunjukkan batas defisit APBN sebesar 3% berpotensi sulit dipertahankan. 

"Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden," ujar Airlangga.