Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipangkas untuk Efisiensi Anggaran

Muhamad Fajar Riyandanu
19 Maret 2026, 17:50
purbaya, gaji menteri, anggaran
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Roslan Roeslani (kiri), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) berbincang saat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Ia menilai besaran gaji pejabat saat ini sudah cukup tinggi sehingga penyesuaian menjadi langkah progresif dalam mendukung penghematan fiskal. “Setuju, itu  bagus, gajinya sudah kegedean,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/3).

Meski begitu, Purbaya menyatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait besaran nominal pemangkasan gaji pejabat tinggi negara.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 2020-2025 menjelaskan, pemerintah telah meminta kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi pos anggaran yang dapat ditunda sementara.

Langkah tersebut difokuskan pada pengeluaran yang dinilai tidak mendesak, seperti kegiatan rapat yang tidak memiliki urgensi, serta program atau kebijakan yang dampaknya relatif kecil atau lambat terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” kata Purbaya.

Sidang kabinet paripurna
Sidang kabinet paripurna (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.)

Purbaya mengatakan pemerintah sempat meminta masing-masing kementerian dan lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran secara mandiri. Namun, pendekatan tersebut dinilai tidak efektif karena sejumlah kementerian justru tidak melakukan pengurangan.

“Kalau bisa saya putuskan potong berapa, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti saya akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Istana Kepresidenan sebelumnya tengah menyusun kajian terkait rencana pemotongan gaji pejabat Kabinet Merah Putih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah tekanan krisis global karena perang Iran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran untuk menjaga defisit tetap berada pada batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“(Pemotongan gaji) sedang kami detailkan kajiannya,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan setelah mengikuti mengikuti Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa (17/3).

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...