Hemat Anggaran di Tengah Perang, Airlangga Pastikan Fundamental Ekonomi RI Kokoh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kondisi perekonomian Indonesia stabil di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah. Perang antara Iran dengan AS dan Israel yang masih berlangsung menyebabkan lonjakan harga minyak dan menganggu rantai pasok dunia. 

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Selasa (31/3) malam.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan yang sama juga menyampaikan hal senada. Bendahara negara itu menyatakan selalu berupaya menjaga anggaran berkesinambungan. 

“Kami masih mempunyai ruangan untuk memberi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” kata Purbaya. 

Ia juga memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah batas 3% dari produk domestik bruto (PDB).  

“Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” katanya. 

Di sisi lain, pemerintah resmi mengatur pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebanyak 50 liter per hari untuk setiap kendaraan. 

Airlangga mengatakan, pembatasan pembelian ini akan diatur melalui penggunaan barcode atau kode batang yang ada di aplikasi MyPertamina. 

“Dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, tapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat Indonesia agar melakukan pembelian BBM secara wajar dan bijak di tengah kondis saat ini. Menurut Bahlil pengisian BBM 50 liter pe hari sudah cukup mengisi penuh tangki untuk setiap kendaraan. 

“(Pembatasan) 50 liter berlaku untuk kendaraan mobil, dan itu tidak berlaku untuk truk dan angkutan bus yang membutuhkan BBM lebih banyak,” ujar Bahlil dalam kesempatan yang sama. 

Dia meminta agar masyarakat mengurangi aktivitas tidak penting. Kendati demikian Bahlil tidak menyebutkan kapan aturan ini akan diterapkan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan refocusing belanja kementerian/lembaga untuk mengantisipasi gejolak geopolitik.

“Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga,” kata Airlangga.

Ia mengatakan, pengalihan anggaran ini dilakukan terhadap belanja kementerian/lembaga yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat belanja non operasional dan kegiatan seremonial untuk belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung. 

“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp 121,2 t hingga Rp 130,2 t,” kata dia.