Akademisi Soroti Ketimpangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Sejumlah akademisi menilai arah kebijakan nasional saat ini semakin bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Namun, kebijakan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Media Wahyudi Askar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, orientasi kebijakan pemerintah yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah mendorong negara untuk mengandalkan pembiayaan berbasis utang.

“Indonesia saat ini beroperasi sebagai debt-driven state. Ketergantungan terhadap utang semakin tinggi, sementara ruang fiskal semakin sempit,” ujarnya dalam  Forum Intelektual Antardisiplin di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, dikutip, Selasa (14/4).

Menurut dia, kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pilihan kebijakan yang berupaya menjaga laju pertumbuhan dalam jangka pendek, tanpa memperhitungkan risiko jangka panjang.

Dalam situasi tersebut, ia menilai program-program yang membutuhkan pembiayaan besar tetap dijalankan, meskipun efektivitasnya belum teruji.

Ia mengingatkan, sebelum tekanan global seperti konflik geopolitik sekalipun, ekonomi Indonesia sudah menghadapi sejumlah kerentanan, termasuk tekanan terhadap kemampuan pembayaran utang dan potensi arus keluar modal.

“Dalam jangka pendek, risiko terhadap kemampuan bayar utang dan capital outflow perlu diantisipasi. Ini bukan situasi yang bisa dihadapi dengan pendekatan biasa,” kata Media.

Lebih lanjut, ia mengatakan kondisi tersebut diperburuk oleh kekhawatiran terhadap kredibilitas data ekonomi. Menurut Media, kepercayaan investor sangat bergantung pada transparansi dan validitas data yang disampaikan pemerintah.

“Sikap wait and see dari investor luar negeri menunjukkan adanya kehati-hatian. Ini harus dijawab dengan kebijakan yang kredibel, bukan sekadar narasi pertumbuhan,” ujarnya.

Kebijakan Populis

Dalam kesempatan yang sama, Teddy Prasetyono dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menilai kebijakan populis menjadi bagian dari konsekuensi pendekatan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan.

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dinilainya belum memiliki fondasi sistemik yang kuat serta perlu ditinjau ulang secara menyeluruh.

“Perlu evaluasi terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program MBG. Intervensi seharusnya difokuskan pada kelompok prioritas seperti ibu hamil, bayi dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan serta anak prasekolah hingga usia SD untuk manusia Indonesia yang unggul,” ujarnya.

Menurut dia, tanpa integrasi dengan sistem kesehatan, pendidikan, dan pangan lokal, program tersebut berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, efektivitas program menjadi kunci.