BI Luncurkan GPIPS di Jatim, Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Inflasi
Membuat ringkasan dengan AI Di sejumlah pasar tradisional, keberadaan cabai, bawang, hingga beras kerap menjadi penentu daya beli masyarakat. Harga yang melonjak serta pasokan yang tersendat tak hanya memicu inflasi tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat.
Ditambah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian global maka menjaga stabilitas pangan kini menjadi pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga otoritas moneter.
Atas dasar tersebut, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (13/5).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menuturkan, GPIPS dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan finansial, sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah. Pasalnya, pengendalian inflasi pangan tidak lagi cukup dilakukan sebatas stabilisasi harga jangka pendek tetapi juga perlub memperkuat sistem pangan nasional secara menyeluruh.
“Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Asta Cita pemerintah,” ujar Aida dalam peluncuran GPIPS di Sidoarjo, Rabu (13/5).
GPIPS tetap mengacu kepada strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun, dalam implementasi tahun ini, fokus diperkuat kepada aspek produktivitas dan distribusi pangan.
Ia pun berpendapat, stabilitas harga pangan menjadi sangat penting lantaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalokasikan sekitar 60 persen hingga 80 persen pengeluarannya untuk kebutuhan pangan. Dengan kata lain, gejolak harga pangan dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat.
Pelaksanaan GPIPS 2026 sebelumnya diawali di wilayah Sumatra (11/2), kemudian di wilayah Jawa yang sekaligus sebagai peluncuran GPIPS Nasional (13/5). Selanjutnya akan merambah wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua).
GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Jatim, Pilar Distribusi Pangan Nasional
Aida menuturkan, BI memilih Jawa Timur (Jatim) sebagai lokasi peluncuran GPIPS Nasional karena memiliki andil strategis dalam rantai pasok pangan nasional. Jawa Timur dikenal sebagai produsen utama berbagai komoditas pangan nasional, seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu.
Tercatat, sekitar 80 persen pemenuhan pangan 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga ditopang dari Jawa Timur. Provinsi ini memiliki kapasitas penyimpanan Bulog mencapai 22,81 persen dari total kapasitas nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kuatnya kinerja ekonomi Jawa Timur. Pada triwulan I 2026, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Provinsi ini juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua secara nasional dengan sumbangsih 14,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta menyumbang 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Di sisi inflasi, Jawa Timur mencatat inflasi tahunan sebesar 2,85 persen pada April 2026 dengan inflasi bulanan sebesar 0,02 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional.
Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat
Dalam kesempatan sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menilai, penguatan konektivitas antarwilayah menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan. Sebab, kerja sama antardaerah memungkinkan distribusi bahan pokok lebih terjaga sehingga mampu memitigasi lonjakan harga.
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat anggaran pangan serta meningkatkan kolaborasi antarwilayah.
“Harus sinkron, harus sinergis, dan harus kolektif. Kepala daerah punya kondisi-kondisi lokal yang harus diperhatikan, tetapi program nasional juga harus tetap dikawal,” ucap Bima.
Kemendagri, imbuh Bima, juga mendorong pemerintah daerah dalam pemanfaatan APBD untuk mendukung ketahanan pangan, mulai dari penguatan kapasitas petani hingga menjaga kelancaran logistik pangan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta membangun sistem data pangan terintegrasi dan pemantauan harga secara real-time agar respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat.
Selain peluncuran GPIPS, kegiatan juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) yang membahas langkah strategis jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah dan BI akan memperkuat produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana pertanian, regenerasi petani, pembiayaan usaha tani, penguatan kelembagaan pangan daerah, hingga perluasan kerja sama distribusi pangan.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, fokus diarahkan pada penguatan ekosistem pangan dari hulu ke hilir melalui perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, inovasi pertanian, korporatisasi pangan, hingga penguatan neraca pangan nasional.
Inflasi Terkendali
Adapun, Bank Indonesia mencatat berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan TPIP dan TPID selama ini berhasil menjaga stabilitas harga. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional pada April 2026 sebesar 2,42 persen secara tahunan.
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37 persen secara tahunan. Angka ini berada dalam kisaran sasaran 3 persen hingga 5 persen yang disepakati pemerintah dan Bank Indonesia.
Kendati inflasi nasional terkendali, pemerintah tetap mewaspadai risiko kenaikan harga akibat cuaca ekstrem, gangguan distribusi, dan fluktuasi pasokan pangan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi logistik, serta penguatan distribusi pangan nasional. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
