Ekonom Singgung Keberhasilan Habibie Atasi Pelemahan Rupiah Pascakrisis 1998

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS) mencerminkan persoalan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi dan institusi di Indonesia.

Menurut Didik, persoalan nilai tukar saat ini tidak semata-mata disebabkan faktor teknis ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan ekonomi politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta arah kebijakan nasional.

“Nilai tukar rupiah menjadi begitu lemah pada saat ini dan bahkan dinyatakan sudah undervalue. Ini masalah ekonomi politik, tidak sekadar teknis ekonomi,” ujar Didik dalam keterangan resmi, Selasa (19/5).

Didik menyinggung pengalaman pemerintahan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, yang dinilai berhasil memulihkan nilai tukar rupiah pasca-krisis 1998. Saat itu, rupiah sempat menyentuh Rp 16.800 per dolar AS sebelum akhirnya menguat hingga sekitar Rp 6.500 per dolar AS dalam masa pemerintahan Habibie yang relatif singkat.

Didik mengatakan, ia menjadi saksi langsung proses tersebut karena pernah tergabung dalam Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998.

Menurutnya, keberhasilan Habibie terutama didorong oleh pemulihan kepercayaan atau trust terhadap pemerintah melalui reformasi institusional dan demokratisasi.

“Habibie berhasil memperkuat nilai tukar rupiah (terhadap dolar AS) karena faktor kepercayaan yang mulai terlihat setelah hampir setahun menjadi presiden,” katanya.

Meski awalnya mendapat penolakan karena dianggap bagian dari rezim Orde Baru, Habibie mampu membangun kepercayaan publik lewat komitmen terhadap reformasi ekonomi dan politik, termasuk demokratisasi, desentralisasi, serta penguatan institusi negara.

Didik menilai krisis 1998 pada dasarnya merupakan krisis kepercayaan dan krisis institusi, bukan sekadar krisis fundamental ekonomi.

“Ketika kepercayaan mulai pulih, rupiah bisa kembali ke level posisi sebenarnya dan bahkan mulai menguat kembali,” ujarnya.

Dalam paparannya, Didik menyebut sejumlah langkah penting yang dilakukan pemerintahan Habibie saat itu, mulai dari reformasi politik, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, percepatan pemilu, hingga reformasi sektor keuangan dan perbankan.

Pemerintah saat itu juga melanjutkan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta merger Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) menjadi Bank Mandiri.

Habibie Memperkuat Independensi BI

Selain itu, Habibie juga disebut melakukan reformasi kelembagaan melalui penguatan independensi Bank Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan kebijakan moneter yang lebih kredibel dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek.

“Reformasi institusi moneter dan sektor adalah faktor inti sehingga masa pemerintahan Habibie yang pendek menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya,” kata Didik.

Lebih lanjut, ia menilai tekanan terhadap rupiah saat ini juga dipengaruhi lemahnya investasi, daya saing ekspor, serta belum kuatnya cadangan devisa nasional akibat persoalan institusional.

Karena itu, Didik menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan deregulasi untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menarik investasi.

Ia menyebut rencana reformasi institusi yang didorong Presiden Prabowo Subianto melalui deregulasi birokrasi sebagai arah kebijakan yang positif apabila dijalankan secara konsisten.

“Hanya dengan reformasi institusi menuju daya saing dan ekspor, serta iklim yang ramah investasi, maka sektor luar negeri kita akan dinamis dan cadangan devisa akan kuat sehingga nilai tukar tidak mudah jatuh seperti sekarang,” ujar Didik.