Kenaikan Pertamax dan Suku Bunga Hantam Kelas Menengah, Daya Beli Tertekan

Kenaikan harga Pertamax bersamaan dengan naiknya suku bunga acuan dinilai semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah Indonesia. 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kelas menengah kini menghadapi beban berlapis mulai dari cicilan kredit yang membengkak, ongkos transportasi yang meningkat, hingga biaya hidup yang terus naik di tengah pendapatan yang tidak bertambah signifikan.

Menurutnya kelas menengah selama ini justru menjadi kelompok yang paling sering menanggung dampak kebijakan ekonomi ketika tekanan muncul.

“Ketika negara perlu menjaga rupiah, bunga dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelas menengah langsung menanggung beban,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut dia, kenaikan BI Rate menjadi 5,50% dan melonjaknya harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memberikan tekanan langsung terhadap kehidupan rumah tangga kelas menengah.

Ia menilai dampaknya bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari cicilan rumah yang naik, kredit kendaraan yang semakin berat, biaya antar jemput anak yang meningkat, hingga ongkos bekerja yang semakin mahal.

“Bagi kelas menengah, itu adalah cicilan rumah yang makin mahal, cicilan kendaraan yang makin berat, biaya antar jemput anak yang naik, ongkos bekerja yang membengkak, dan tabungan yang makin cepat terkuras,” katanya. 

Ia mengingatkan melemahnya kelas menengah akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama produk domestik bruto Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Menurutnya ini bukan penurunan kecil. Hampir 9,5 juta orang keluar dari kategori kelas menengah dalam lima tahun. Achmad menilai hal ini merupakan alarm sosial ekonomi.

Ia menilai banyak keluarga kelas menengah sebenarnya hidup dalam kondisi rentan karena sangat bergantung pada kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah dicicil, kendaraan dicicil, pendidikan dibiayai utang, sementara kenaikan penghasilan tidak secepat lonjakan biaya hidup.

Ia menilai kenaikan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas rupiah memang dapat dipahami secara teori. Namun transmisi kebijakan tersebut langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan bunga kredit, KPR, kredit kendaraan, hingga pinjaman usaha kecil.

Kenaikan Pertamax Semakin Menekan Kelas Menengah 

Selain tekanan bunga, kenaikan harga Pertamax juga dinilai semakin mempersempit ruang keuangan masyarakat kelas menengah. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan anggapan bahwa kenaikan Pertamax hanya berdampak pada kelompok kaya merupakan penyederhanaan yang keliru.

“Pengguna Pertamax bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya,” ujar Media.

Menurut dia, ketika selisih harga Pertamax dengan Pertalite semakin lebar, masyarakat hanya memiliki dua pilihan, yakni membayar lebih mahal atau beralih ke Pertalite.

Namun, perpindahan pengguna ke Pertalite berpotensi menambah beban subsidi pemerintah.

“Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah,” katanya.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax tanpa menaikkan harga Pertalite akan mendorong lonjakan permintaan terhadap BBM subsidi tersebut.

“Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga,” ujar Nailul.

Ia menilai pengawasan menggunakan QR code belum sepenuhnya efektif karena masih banyak praktik penjualan Pertalite di luar SPBU.

Tekanan terhadap kelas menengah juga diperkirakan akan berdampak pada perlambatan konsumsi rumah tangga. Keduanya memprediksi masyarakat akan mulai mengurangi belanja nonprimer, menunda pembelian rumah, mengurangi rekreasi, hingga menekan pengeluaran pendidikan tambahan.

Penguatan Kelas Menengah 

Achmad meminta pemerintah mulai menjadikan daya tahan kelas menengah sebagai indikator utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi.

Menurutnya, pemerintah perlu memperluas perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah, mempercepat pembangunan transportasi publik yang murah, hingga memastikan perbankan tidak menaikkan bunga kredit secara agresif.

“Kebijakan yang baik bukan hanya mampu menjaga rupiah dan neraca fiskal, tetapi juga menjaga agar keluarga pekerja tetap bisa hidup layak, bergerak, menabung, dan naik kelas,” ujar Achmad.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terus menjadikan kelas menengah sebagai “dompet cadangan” ekonomi nasional.

“Mereka bukan bantalan yang bisa terus ditekan. Mereka adalah tiang penyangga. Jika tiang itu retak, rumah besar bernama ekonomi Indonesia juga ikut terancam,” katanya.