Prabowo Jawab Kritik The Economist: Ini Jalan yang Kami Pilih

Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik majalah The Economist yang menuding pemerintahannya menggerus demokrasi dan membahayakan perekonomian Indonesia. Dalam tulisan yang dipublikasikan majalah asal Inggris ini pada Rabu (10/6), Prabowo menegaskan terbuka pada kritik dan membantah bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinannya. 

Prabowo menekankan bahwa kritik adalah hal yang esensial dan selalu membiasakan dirinya untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya. Menurut dia, setiap kritik yang diterima juga selalu dipertimbangkan berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat biasa.

"Saya percaya pada demokrasi. Demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap merupakan sistem terbaik yang tersedia bagi kita. Karena itu, saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai presiden bukan sekali, bukan dua kali, melainkan lima kali sejak 2004," kata Prabowo seperti dikutip dari The Economist.

Namun, menurut Prabowo, sebagian kritik terkadang tampak terlepas dari realitas yang dihadapi rakyat Indonesia sehari-hari. Salah satunya yang dicontohkan Prabowo adalah Program Makan Bergizi Gratis. 

"Saya terkejut melihat betapa mudahnya sebagian pihak mengkritik program makan bergizi gratis. Sebab bagi saya, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi," kata dia.

Menurut dia, Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal ataupun tidak lazim. "Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing masyarakat kami di masa depan," kata Prabowo.

Selain memperluas program makan bergizi gratis secara nasional, Prabowo juga menyebut, upaya Indonesia meningkatkan kualitas rumah sakit, menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun bagi seluruh warga negara, serta meluncurkan program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia.

Indonesia juga membentuk Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional dan memastikan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari transformasi ekonomi jangka panjang. Hal ini, menurut dia, sejalan dengan apa yang telah dijanjikannya saat berkampanye. 

Berikut tulisan lengkap Prabowo kepada Majalah The Economist yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: 

“Cara paling mudah untuk menghindari kritik adalah dengan tidak mengatakan apa pun, tidak melakukan apa pun, dan tidak menjadi apa pun.” Setelah puluhan tahun mengabdi di militer, kehidupan publik, dan politik, saya semakin memahami kebenaran dari ungkapan lama tersebut.

Saya menyambut kritik. Dalam demokrasi, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat, tetapi juga esensial. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah saya dan menimbangnya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat biasa.

Saya percaya pada demokrasi. Demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap merupakan sistem terbaik yang tersedia bagi kita. Karena itu, saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai presiden bukan sekali, bukan dua kali, melainkan lima kali sejak 2004, yakni pada 2004, 2009, 2014, 2019, dan baru berhasil menang pada 2024. Saya memahami dengan sangat baik bahwa legitimasi demokratis diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.

Namun tanggung jawab kami sebagai pemerintah adalah bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya lebih dari 90 juta orang yang memilih kami dalam pemilu terakhir. Kami harus bekerja demi masa depan bersama dan mewujudkan platform yang menjadi dasar kami terpilih, sebagaimana seharusnya dilakukan oleh setiap pemerintahan demokratis. Setelah puluhan tahun Indonesia terlalu sering digambarkan sebagai negara dengan potensi yang belum terwujud, kami bertekad memastikan bangsa ini akhirnya memenuhi janji dan kekuatan yang dimiliki rakyatnya. Kami mengejar tujuan tersebut bukan melalui dogma atau ideologi yang kaku, melainkan melalui pragmatisme, profesionalisme, dan hasil yang terukur.

Namun terkadang, sebagian kritik tampak terlepas dari realitas yang dihadapi rakyat Indonesia sehari-hari.

Saya, misalnya, terkejut melihat betapa mudahnya sebagian pihak mengkritik program makan bergizi gratis. Sebab bagi saya, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Atau bahwa jutaan ibu hamil dan balita tidak memperoleh asupan gizi yang memadai pada periode perkembangan manusia yang paling penting.

Lebih dari 100 negara di dunia menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk. Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal ataupun tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing masyarakat kami di masa depan.

Filosofi yang sama juga menjadi landasan investasi kami bagi masa depan Indonesia. Selain memperluas program makan bergizi gratis secara nasional, kami telah meningkatkan kualitas rumah sakit, menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun bagi seluruh warga negara, meluncurkan program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia, mendirikan Sekolah Rakyat berasrama bagi anak-anak dari keluarga termiskin, serta membentuk Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional dan memastikan Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari transformasi ekonomi jangka panjangnya. Kami berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut, dan kami telah bekerja keras untuk menunaikan janji itu.

Kesalahpahaman serupa juga kerap muncul dalam pembahasan mengenai agenda ekonomi kami yang lebih luas. Ketika sebagian pengkritik melihat intervensi yang berlebihan, saya justru melihat petani yang terjebak oleh tengkulak, nelayan yang terjerat pinjaman predatoris, serta keluarga di pedesaan yang harus membayar harga lebih mahal untuk barang-barang bersubsidi. Sistem lama memperkaya para perantara, sementara para produsen tetap lemah dan rentan. Kami memilih jalan yang berbeda, yaitu memberdayakan produsen dengan mempersingkat rantai pasok, memperluas akses terhadap kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Itulah alasan kami menjalankan program koperasi desa.

Ketika saya mulai menjabat, jutaan petani Indonesia masih kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi karena distribusinya terhambat oleh 145 regulasi yang saling tumpang tindih. Kami menyederhanakan sistem tersebut menjadi satu peraturan presiden dan memungkinkan distribusi langsung. Kami menyalurkan lebih dari 77 ribu pompa air untuk mendukung produktivitas pertanian dan menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah guna melindungi petani dari penurunan pendapatan yang drastis. Saat ini, Nilai Tukar Petani telah mencapai tingkat tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Semua itu bukan teori ekonomi yang abstrak. Itu adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Rakyat saya membutuhkan hasil, dan hasil itu harus hadir dengan cepat. Karena itu saya meminta kepolisian dan angkatan bersenjata membantu memberikan hasil bagi rakyat, merehabilitasi wilayah Sumatra setelah banjir besar, membangun jembatan, serta membantu memastikan ketahanan pangan. Di Indonesia, lembaga-lembaga negara harus bekerja bersama bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tentu saja, Indonesia saat ini beroperasi di tengah lingkungan global yang sulit dan penuh ketidakpastian. Perang dan ketegangan geopolitik telah meningkatkan volatilitas di pasar energi, pangan, dan keuangan di seluruh dunia. Namun Indonesia tetap tangguh. Pada kuartal pertama 2026, kami mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Defisit anggaran kami tetap berada di bawah 3% dari PDB, sementara rasio utang terhadap PDB jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Pada saat yang sama, kami telah memperkuat disiplin fiskal dan integritas kelembagaan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, memberantas penyelundupan, dan tetap menjaga disiplin defisit di tengah gejolak global.

Sementara itu, kami terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan Indonesia dalam jangka panjang. Kami mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta memformalkan produksi minyak masyarakat agar produsen kecil dapat berpartisipasi dalam ekonomi formal.

Masa-masa yang penuh ketidakpastian ini membutuhkan akal sehat, untuk mendukung dan memajukan rakyat sekaligus perekonomian kita. Dan yang lebih penting lagi, demokrasi kita.

Izinkan saya menyatakan ini dengan jelas: Indonesia adalah demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia melalui pemilu yang bebas dan adil, dan saya merasa rendah hati karena menerima lebih banyak suara daripada pemimpin mana pun di dunia.

Dalam budaya kami, kerja sama lebih diutamakan daripada fragmentasi politik yang permanen, dan kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik yang tiada akhir. Apakah Indonesia harus meniru polarisasi, kepahitan, dan kebuntuan yang semakin terlihat di sebagian negara Barat hanya untuk membuktikan dirinya cukup demokratis?

Kami memilih jalan yang berbeda. Kami percaya demokrasi seharusnya menghasilkan stabilitas, kesantunan, dan kemajuan, bukan kebuntuan. Sejarah tidak akan menilai kami berdasarkan seberapa elegan kami mempertahankan status quo. Sejarah akan menilai kami berdasarkan apakah kami berhasil menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi rakyat.

Selama bertahun-tahun, Indonesia tumbuh di kisaran 5%, dan itu tidak cukup. Kami menargetkan 8%. Kami tidak akan mencapainya dengan terus melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Dalam konteks kami, merasa puas dengan status quo berarti stagnasi. Dan itu bukan jalan yang akan kami pilih.

Memang terdapat sejumlah kekeliruan dan tindakan individu yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip atau niat saya, yang turut berkontribusi pada persepsi negatif di luar negeri, termasuk tuduhan bahwa demokrasi mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan saya. Itu adalah tantangan yang harus saya hadapi dan atasi. Namun Indonesia pada akhirnya harus dinilai bukan dari insiden-insiden terpisah atau karikatur yang menyederhanakan keadaan, melainkan dari kekuatan institusinya, keterbukaan masyarakatnya, dan kesejahteraan rakyatnya.

Perjalanan Indonesia tidak akan sempurna. Tidak ada transformasi besar suatu bangsa yang pernah berlangsung sempurna. Namun kami bertekad agar negara ini tidak lagi didefinisikan oleh keraguan, ketergantungan, atau kinerja yang di bawah potensi.

Indonesia tidak takut pada pengawasan. Para pengkritik akan terus meminta pertanggungjawaban dari kami, dan memang itulah yang seharusnya mereka lakukan.

Saya menerima media dengan terbuka. Mungkin saya adalah presiden Indonesia pertama yang duduk untuk wawancara tanpa naskah selama empat jam, bukan sekali, melainkan dua kali. Saya memahami bahwa kepemimpinan dalam demokrasi menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit secara langsung.

Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun. Inilah jalan yang kami pilih.