Bank Dunia Sarankan Pemerintah Prabowo Perbaiki Belanja Negara RI

Bank Dunia atau World Bank mendorong pemerintah Indonesia memperbaiki kualitas belanja negara. Hal ini diperlukan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas dan tekanan subsidi yang berpotensi meningkat akibat tingginya harga energi global.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menilai strategi pertumbuhan yang terlalu bergantung pada stimulus fiskal dan konsumsi pemerintah tidak dapat menjadi andalan dalam jangka panjang. Bank Dunia mengingatkan belanja negara perlu lebih banyak diarahkan pada investasi produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi.

“Konsumsi swasta diperkirakan akan terus bertumbuh sekitar 5,0 persen, didukung oleh stimulus fiskal. Di sisi lain, konsumsi pemerintah bahkan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi (8,7 persen),” dikutip dari laporan Bank Dunia, Jumat (12/6).

Bank Dunia memperingatkan bahwa ketergantungan pada konsumsi publik memiliki konsekuensi tersendiri.

“Akan tetapi, ketergantungan terhadap konsumsi publik sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek juga disertai risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan beban subsidi yang meningkat di tengah peraturan fiskal yang berlaku,” tulis Bank Dunia.

Peringatan ini muncul lantaran pemerintah masih mengandalkan berbagai instrumen stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mulai dari bantuan sosial, subsidi energi, insentif perpajakan, hingga percepatan belanja negara yang dinilai mampu menopang daya beli dan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menurut proyeksi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5,0 persen pada 2026 sebelum meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027-2028. Namun, pemulihan tersebut sangat bergantung pada keberhasilan reformasi struktural dan peningkatan produktivitas.

Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi saat ini masih banyak ditopang oleh stimulus dari sisi permintaan.

“Pertumbuhan ekonomi terkini didukung oleh stimulus dari sisi permintaan, seperti insentif fiskal dan belanja pemerintah yang terarah,” tulis Bank Dunia.

Bank Dunia menilai kebijakan tersebut memiliki keterbatasan jika tidak dibarengi reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi.

“Tanpa reformasi yang mendorong produktivitas, skema insentif tersebut hanya akan meningkatkan pertumbuhan untuk sementara waktu, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan sulit untuk dipertahankan secara berkelanjutan,” tulis Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang semakin menantang. Rasio pajak pada 2025 tercatat 9,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara defisit APBN meningkat menjadi 2,9 persen PDB.

Karena itu, Bank Dunia menilai pemerintah Indonesia perlu mengubah komposisi belanja negara agar lebih produktif.

“Selain itu, pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kembali alokasi belanja dari belanja rutin berimbal hasil rendah ke investasi modal yang berdampak tinggi,” tulis Bank Dunia.

Dalam laporannya disebutkan bahwa analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa investasi publik memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumsi rutin. Berdasarkan perhitungan fiscal multiplier, setiap US$ 1 yang dibelanjakan pemerintah untuk investasi publik mampu menghasilkan aktivitas ekonomi senilai sekitar US$ 1,4 dalam kurun dua tahun.

Sebaliknya, dampak belanja konsumsi rutin terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai jauh lebih terbatas.

“Sebaliknya, angka multiplier untuk belanja konsumsi rutin secara statistik tidak terbukti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” tulis Bank Dunia.

Atas dasar itu, Bank Dunia merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya fokus menjaga konsumsi melalui stimulus dan subsidi, tetapi juga memperbesar porsi investasi publik yang dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat infrastruktur, menarik modal swasta, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.