Luhut Klaim Digitalisasi Bansos Dapat Hemat Anggaran hingga Rp 260 Triliun 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) dapat membuka potensi efisiensi belanja negara sekitar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun. 

Luhut menyatakan angka ini merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan.

Program ini merupakan kolaborasi lintas kementerian atau embaga di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang terdiri atas Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri Bappenas, Mendagri, Mensos, dan instansi lainnya. 

Luhut, yang juga merupakan Ketua KPTDP, mengatakan pemerintah menargetkan proses pendaftaran dan pemutakhiran data dalam program piloting digitalisasi Perlinsos di 42 kabupaten atau kota selesai pada akhir Juli 2026. 

Jika target tersebut tercapai, sistem digital perlindungan sosial akan diluncurkan secara nasional di 541 kabupaten/kota pada Oktober-November 2026.

Uji Coba di 42 Kabupaten/Kota

Luhut mengatakan progres pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial saat ini telah diuji coba di 42 kabupaten/kota, setelah sebelumnya memulai implementasi di Kabupaten Banyuwangi.

"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dan yang kemarin satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan," kata Luhut dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial, di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Luhut mengatakan pemerintah kini telah memahami berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Melalui sistem digital yang dikembangkan, pemerintah berupaya membangun basis data yang lebih akurat untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial.

Pemerintah telah menyepakati target penyelesaian pendaftaran di seluruh daerah piloting pada akhir Juli. Dari proses tersebut, pemerintah akan memperoleh data yang diperkirakan mencakup sekitar 35 juta masyarakat.

"Kita juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi, kita tahu nanti berapa juta (yang terdaftar) dari 35 juta," katanya.

Setelah tahap piloting selesai, pemerintah akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung implementasi program tersebut pada 6-9 Juli mendatang. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan Bali.

Luhut mengatakan apabila tahapan piloting berjalan sesuai rencana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan implementasi sistem secara nasional pada Oktober atau November 2026.

"Pada Oktober-November Presiden akan launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," katanya.

Menurut dia, keberadaan sistem data yang terintegrasi akan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data. Luhut mengatakan sistem tersebut juga tidak hanya akan dimanfaatkan untuk penyaluran bansos, tetapi berpotensi menjadi basis berbagai program pemerintah lainnya.

Ia mengatakan, pemanfaatan sistem untuk penyaluran bantuan sosial, akan mulai dilakukan secara bertahap seiring kesiapan data yang terus diperbarui.

"Kita akan coba mulai bertahap. Kalau data kita siap mungkin akhir Juli, kita sudah bisa jadi secara bertahap dan terus melakukan pemutakhiran data," katanya.

Digitalisasi Perlinsos ini berbentuk portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.