BGN Masih Hitung Ulang Anggaran Program MBG, Pastikan Pemangkasan Signifikan

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghitung besaran anggaran yang dapat dipangkas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola, penataan skema insentif, serta refocusing untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

“Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun, sudah jauh berkurang,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai mengikuti Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (20/7), malam.

Anggaran Program MBG sebelumnya diproyeksikan mencapai sekitar Rp 335 triliun. Namun, alokasi anggaran yang akhirnya ditetapkan untuk BGN dalam APBN 2026 sebesar Rp 268 triliun.

Agustina melanjutkan, pihaknya kini masih menyelesaikan penghitungan penyesuaian anggaran. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu selama satu bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.

BGN menargetkan hasil penataan anggaran dapat menghasilkan penggunaan dana yang lebih efisien sekaligus alokasi anggaran lebih tepat sasaran. “Yang kami kejar sekarang supaya nanti harapan kami se- seefisien mungkin. Tapi efisiennya itu memang benar-benar harus dialihkan ke daerah yang tinggi stunting,” ujarnya.

Agustina menjelaskan, pemerintah juga sedang mengkaji kebutuhan anggaran MBG berdasarkan perbedaan harga pangan di setiap wilayah. Kajian tersebut mencakup daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara yang memiliki indeks harga pangan lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa sehingga memerlukan alokasi anggaran yang berbeda.

BGN akan menyusun basis data penerima manfaat dan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut pembenahan sistem data menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola MBG.

Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2025-2026 menjelaskan, sistem data tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan penataan ulang anggaran Program MBG dengan mengarahkan sebagian alokasi dana ke wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

Langkah tersebut bertujuan agar anggaran lebih tepat sasaran, terutama untuk memperkuat intervensi pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang berada dalam periode seribu hari pertama kehidupan.

Agustina menjelaskan kelompok sasaran tersebut saat ini baru mencakup sekitar 17% dari total penerima manfaat MBG, sedangkan sekitar 76% penerima merupakan anak sekolah. Selain mengubah fokus sasaran penerima manfaat, BGN juga akan merapikan pelaksanaan program dengan mengevaluasi titik-titik layanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah juga akan memprioritaskan optimalisasi SPPG yang sudah beroperasi maupun yang sedang dibangun. Hal ini diharapkan bisa membuat pengembangan jaringan layanan dapat lebih efisien dan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Titik yang sekarang sudah terlanjur 27.469 SPPG kami rapikan. Yang dalam proses pembangunan yang sudah dapat centang biru 13 ribu-an,” kata Agustina.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih membahas evaluasi pelaksanaan MBG. Ia menyebut akan bertemu dengan Kepala BGN dalam waktu dekat untuk membahas strategi pelaksanaan program tahun ini.

Menurut Purbaya, hasil pembahasan tersebut berpotensi diikuti dengan penurunan kebutuhan anggaran MBG. “Saya mau bertemu Ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa strategi mereka untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan," kata Purbaya pada kesempatan serupa.