Tito Minta Purbaya Cairkan Tambahan Rp 6 Triliun untuk Pemulihan Bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mencairkan tambahan anggaran sekitar Rp 6 triliun untuk mempercepat pemulihan dan rehabilitasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito mengatakan, terdapat empat kementerian/lembaga yang membutuhkan tambahan anggaran untuk menangani sektor-sektor yang terdampak bencana. Anggaran tersebut saat ini masih dalam proses pengajuan dan terdapat sejumlah dokumen administratif yang perlu dilengkapi.

“Memang ada masalah-masalah dokumen yang harus dilengkapi administrasi, kalau bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan K/L tersebut dan ditransfer,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Tito menjelaskan, Kementerian Pertanian membutuhkan sekitar Rp 2,6 triliun untuk memperbaiki sawah dan perkebunan yang rusak akibat bencana. Menurut dia, Menteri Pertanian saat ini telah melakukan perbaikan menggunakan anggaran reguler yang direalokasi sambil menunggu tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan sekitar Rp 1,5 triliun untuk memperbaiki tambak udang dan tambak ikan yang rusak akibat bencana. Tito menyebut luas tambak yang terdampak mencapai puluhan ribu hektare.

Kemudian, Kementerian Agama membutuhkan sekitar Rp 484 miliar untuk memperbaiki pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan.

Ada pula Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran lebih dari Rp 600 miliar untuk membantu pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk warung dan kafe yang terdampak bencana.

Tito berharap pencairan tambahan anggaran tersebut dapat dilakukan secepatnya. Dengan demikian, Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi-Rekonstruksi Bencana Sumatera dapat mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak.

“Kalau sudah ditransfer, maka kami nanti–saya sebagai Kasatgas–nanti akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon Aceh di samping anggaran Rp 10,6 triliun dari Kementerian Keuangan yang sudah disalurkan langsung kepada provinsi, kabupaten, kota yang ada di tiga provinsi ini,” kata Tito. 

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyusun rencana induk pemulihan bencana Sumatera untuk periode tiga tahun hingga 2028. Berdasarkan rencana tersebut, total kebutuhan anggaran pemulihan bencana Sumatera mencapai Rp 100,1 triliun.

Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 39 triliun lebih untuk kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi-Rekonstruksi Bencana Sumatera pada tahun ini.

Tito mengatakan, dari anggaran tersebut, sekitar Rp 31,1 triliun telah dicairkan dan ditransfer setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dan adanya arahan dari Presiden.

Dana tersebut antara lain dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 21,1 triliun, perbaikan 4.992 sekolah terdampak melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pembangunan hunian tetap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 2,3 triliun, serta pemulihan fasilitas kesehatan.

Selain itu, Kementerian Sosial juga mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun untuk jaminan hidup dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana.