Purbaya Sebut Pembatasan Pertalite Ditargetkan Tahun Ini

Pemerintah telah menyiapkan skema baru pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, skema baru ini ditargetkan dapat diterapkan tahun ini. 

"Kami sedang exercise sistemnya seperti apa, dan kira-kira kapan paling pas untuk menjalankannya, dan berapa yang ditargetkan. Tapi, sistemnya sudah siap," kata Purbaya usai bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8). 

Purbaya menjelaskan, pemerintah sedang mempertimbangkan mekanisme pembatasan yang dapat dilakukan, yakni berdasarkan kendaraan atau kelompok desil (kesejahteraan) pemiliknya.

“Yang jelas saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan mobil per mobil atau desil per desil,” katanya.

Menurut dia, sasaran utama kebijakan tersebut adalah masyarakat kelompok atas yang dinilai memiliki kemampuan untuk membeli BBM nonsubsidi.

“Yang jelas kami incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka,” kata Purbaya.

Purbaya juga mengatakan, pembatasan tersebut belum tentu menurunkan konsumsi BBM secara keseluruhan. Sebab, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertalite dapat beralih ke BBM nonsubsidi.

“Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak ada subsidi. Kita lihat nanti seperti apa,” katanya. 

Pemerintah bakal melarang masyarakat sejahtera atau gololongan desil 9 dan 10 untuk mengonsumsi Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini dilakukan karena sebagian pemberian subsidi BBM dari pemerintah saat ini tidak tepat sasaran.

“Kami mulai membahas sistem dan segala macamnya, agar angka subsidi (BBM) yang mencapai ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara yang berhak menerima,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8).

Desil adalah pembagian kelompok kesejahteraan dari urutan 1 hingga 10 berdasarkan pemetaan BPS dan verifikasi Kementerian Sosial. Desil 1 menunjukkan kondisi paling rentan, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok paling sejahtera.

Desil digunakan sebagai salah satu acuan penentuan penerima bansos, tetapi bukan satu-satunya faktor. Pemerintah tetap melakukan verifikasi lapangan serta pemeriksaan administratif sebelum menetapkan penerima bantuan.

Desil ini terdapat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sistem ini dikembangkan bersama BPS dan menjadi dasar utama penyaluran bantuan sosial agar penetapan sasaran lebih akurat. 

Bahlil menyebut hingga saat ini belum ada hitungan penghematan subsidi dari rencana pelarangan untuk desil 9 dan 10. Sebab rencana ini masih dalam proses pengerjaan atau exercise pemerintah. 

“Semuanya lagi di-exercise. Kami ingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran,” ujarnya.

Bahlil juga menekankan rencana pelarangan ini menyasar para pengguna kendaraan mobil mewah. Contohnya seperti BMW, Mercedes Benz.