Prabowo Usulkan M. Sardjito Jadi Kepala Pengawas Bursa Mineral OJK

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama M. Sardjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, nama Sardjito telah diterima DPR dan selanjutnya akan diproses melalui mekanisme di Komisi XI DPR.

“Terkait dengan OJK juga akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI, kami sudah menugaskan Komisi XI. Namanya itu Pak M. Sardjito. yang nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI,” kata Puan dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Puan mengatakan proses terhadap calon pejabat OJK tersebut dilakukan bersamaan dengan sejumlah agenda terkait sektor keuangan yang tengah berjalan di DPR.

Selain calon ADK OJK, Komisi XI juga mulai memproses mekanisme pemilihan atau persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Puan menuturkan tahapan selanjutnya akan dilakukan Komisi XI DPR sesuai ketentuan yang berlaku sebelum akhirnya dibawa ke tahap persetujuan DPR.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Langkah itu sebagai tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang sudah dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Presiden menyebut rencana itu sudah dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Jika bekerja dengan baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dia menyampaikan, selama puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya.

Kendati demikian, kata Prabowo, hasil alam yang keluar dari perut bumi Indonesia itu harganya justru ditentukan oleh bursa komoditas negara lain. Padahal negara itu tidak memiliki komoditas tersebut. Menurutnya, hal ini tidak masuk akal, dan tidak mengerti konsep ilmu ekonomi semacam itu.

“Kalau mereka (pihak luar) tidak mau bayar harga yang kita pasang, tidak usah beli. Lebih baik komoditas nikel, timah, emas, batu bara kita, gas kita, minyak kita semuanya di tanah untuk anak cucu kita,” ujarnya.

Pemerintah pun menargetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR dan diterbitkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Selain bursa, pemerintah juga akan membentuk Indonesia reference price atau harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor nusantara.

“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit,” ujarnya.